hut

Wali Kota Pematang Siantar Diperiksa Jajaran Polda Sumut

Ilustrasi - Dok. Ant

MEDAN – Penyidik Subdirektorat III, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, memeriksa Wali Kota Pematang, Siantar Hefriansyah Noor.

Wali Kota diperiksa sebagai saksi, dalam dugaan Pungutan Liar (Pungli), pemberian uang insentif pekerja pemungut pajak daerah di Kantor BPKAD Pematang Siantar. Kepala subbidang Penerangan Masyarakat (Penmas) Polda Sumut, AKBP MP Nainggolan, membenarkan adanya jadwal pemeriksaan Wali kota Pematang Siantar, dalam kasus Operasi Tangkap Tangan (OTT) di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pematang Siantar.

Wali kota Pematang Siantar, menjadi saksi dan bukan tersangka. “Pemeriksaan terhadap Hefriansyah, merupakan pemanggilan yang pertama. Diperiksa sejak pukul 09.00 WIB hingga 17.00 WIB, di salah satu ruangan Ditreskrimsus Polda Sumut,” ujar Nainggolan, Senin (29/7/2019).

Mengenai kemungkinan Wali Kota Pematang Siantar menjadi tersangka, Nainggolan, mengatakan bisa saja hal tersebut terjadi. Hal itu, tergantung pengembangan penyidikan. “Kita tunggu saja perkembangan penyidikan oleh Polda Sumut,” kata mantan Kapolres Nias Selatan tersebut.

Kasubbid Penmas Polda Sumatera Utara, AKBP MP Nainggolan – Foto Ant

Sebelumnya, penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumatera Utara, memeriksa Sekretaris Daerah Pemkot Pematang Siantar, Budi Utari, sebagai saksi dalam dugaan pungli pemberian uang insentif pekerja pemungut pajak daerah di kantor BPKAD Pematang Siantar.

Kasubdit III/Tipidkor Ditreskrimsus Polda Sumut, Kompol Roman, membenarkan adanya pemeriksaan terhadap saksi Budi Utari.  “Penyidik mengajukan sejumlah pertanyaan terhadap saksi Budi, mengenai dugaan pungli yang terjadi di kantor Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkot Pematang Siantar,” ungkapnya.

Sementara Sekda Pemkot Pematang Siantar, Budi Utari, mengatakan, kehadirannya di Polda Sumut hanya untuk dimintai keterangan sebagai saksi sesuai dengan Tugas, Pokok dan Fungsi (tupoksi). “Ada puluhan pertanyaan yang diajukan penyidik Polda Sumut,” tandasnya.

Penyidik Subdit III/Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumatera Utara, menetapkan tersangka AP, Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKAD) Pemkot Pematang Siantar, dalam kasus dugaan pemotongan insentif pekerja pemungut pajak.

Dirreskrimsus Polda Sumut, Kombes Pol Rony Samtana, mengatakan, tersangka sudah ditahan di Mapolda. AP datang ke Mapolda Sumut, Sabtu (13/7/2019) dan tidak ada pemanggilan terhadap yang bersangkutan. “Kemudian, penyidik melakukan pemeriksaan terhadap AP, selama beberapa jam dan langsung menetapkannya sebagai tersangka,” ujar Rony.

Penetapan tersangka itu karena, pemotongan insentif pajak sudah berlangsung cukup lama. AP dianggap menjadi pihak yang harus bertanggung jawab dalam kejadian tersebut. “Dalam pemotongan pajak 15 persen itu, AP ikut menerima dan menikmati dana tersebut,” tandasnya.

Samtana menjelaskan, hingga kini Polda Sumut menetapkan dua tersangka dalam OTT di BPKAD Pematang Siantar, yakni EZ Bendahara BPKAD Pematang Siantar, dan AP Kepala BPKD Pematang Siantar. “Sebanyak 16 saksi yang juga diamankan saat OTT dan dibawa ke Polda Sumut, Kamis (11/7/2019) telah di pulangkan karena mereka hanya dimintai keterangan,” katanya.

Personel Polda Sumut melakukan OTT di Kantor BPKAD Pematang Siantar, Kamis (11/7/2019) sekira pukul 17.30 WIB. Dalam kejadian tersebut, petugas mengamankan barang bukti sebesar Rp186 juta. (Ant)

Lihat juga...