hut

Warga NTT Berharap Keluar dari Stigma Miskin

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – NTT masih menduduki peringkat ke tiga sebagai provinsi termiskin di Indonesia, setelah Papua dan Papua Barat. Persentase penduduk miskin di NTT sebanyak 21,09 persen, mengalami peningkatan 0,06 persen terhadap persentase pada September 2018.

“Sebagai warga NTT kita berharap agar gubernur dan wakil gubernur yang baru menjabat bisa membawa NTT keluar dari stigma provinsi miskin. NTT juga sering dikatakan sebagai provinsi terkorup,” kata Ferdinandus Lusi, warga kabupaten Sikka, Senin (15/7/2019).

Dikatakan Fredi, sapaannya, NTT selalu saja mendapat predikat provinsi termiskin. Padahal, banyak potensi yang bisa dikelola untuk meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah harus serius menangani permasalahan ini agar stigma ini bisa hilang.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE., M.Si. -Foto: Ebed de Rosary

“Kami percaya, gubernur dan wakilnya yang baru bisa membawa perubahan. Semoga saja program kerjanya bisa mengangkat muka kami orang NTT, agar jangan dicap sebagai daerah miskin,” harapnya.

Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi  NTT, Maritje Pattiwaellapia, SE., M.Si., saat konferensi pers profil kemiskinan NTT pada Maret 2019, menyebutkan, BPS provinsi NTT menggunakan konsep kebutuhan dasar dalam mengukur kemiskinan.

“Dari pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan. Hal ini diukur menurut Garis Kemiskinan (GK),” terangnya.

Martije menjelaskan, persentase penduduk miskin di NTT pada Maret 2019 sebesar 21,09 persen. Jumlah ini meningkat 0,06 persen dibandingkan September 2018, dan menurun 0,26 persen dari Maret 2018.

“Sementara itu, jumlah penduduk miskin pada Maret 2019 sebanyak 1.146, 32 juta orang, meningkat 12.210 orang terhadap September 2018. Bila dibandingkan Maret 2018 mengalami peningkatan 4.150 orang,” jelasnya.

Menurut Maritje, perbedaan jarak antara kemiskinan di perkotaan dan perdesaan masih tinggi. Pada Maret 2019, untuk kota, persentase penduduk miskin sebesar 8,84 persen, sementara desa 24,91 persen.

“Hingga saat ini, provinsi NTT masih merupakan provinsi yang memiliki persentase penduduk miskin tertinggi ketiga setelah Papua dan Papua Barat. Permasalahan ini menjadi pekerjaan rumah kita bersama, bukan hanya pemerintah daerah saja,” ujarnya.

Dar 34 provinsi, lanjut Maritje, sebanyak 28 provinsi mengalami penurunan persentase penduduk miskin selama kurun waktu September 2018 hingga Maret 2019. Ada lima provinsi yang mengalami penurunan persentase penduduk miskin tertinggi, yakni Papua Barat, jawa Timur, Lampung, Jawa Tengah dan Aceh.

“Ada 6 provinsi yang mengalami kenaikan persentase penduduk miskin, yakni NTT (0,06 persen poin), Kepulauan Riau (0,07 persen poin), Sulawesi Utara (0,07 persen poin), Papua (0,10 persen poin), Kalimantan Barat (0,12 persen poin) serta Maluku Utara (0,15 persen poin),” pungkasnya.

Lihat juga...