hut

176 Rumah Warga di Baubau Direhabilitasi

Ilustrasi - Perbaikan rumah tidak layak huni / Dok CDN

BAUBAU — Pemerintah Kota Baubau melalui Dinas Perumahan dan Pemukiman daerah itu melakukan peningkatan kualitas atau rehabilitasi 176 rumah warga setempat melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) 2019.

Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Baubau, Sumartoyo, di Baubau, Sultra, mengatakan, sebanyak 176 unit rumah yang dibedah itu tersebar pada tiga kelurahan yakni Kelurahan Lowu-lowu 126 unit, Kelurahan Lipu 30 unit dan Kelurahan Tanganapada 20 rumah.

“Anggaran per unitnya sebesar Rp17,5 juta yang terdiri dari bantuan material Rp15 juta dan bantuan upah kerja Rp2,5 juta,” ujarnya, Selasa (13/8/2019).

Ia mengatakan, warga yang wajib menerima bantuan bedah rumah sesuai petunjuk teknis adalah masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), lahan tidak bermasalah atau sengketa dan rumahnya masuk kategori rumah tidak layak huni (RTLH).

“Progresnya saat ini kami sudah menyelesaikan tahap satu. Jadi tahap satu itu untuk 43 unit rumah di Kelurahan Lipu dan Kelurahan Tanganapada sudah hampir rampung,” katanya.

Kemudian, lanjut dia, untuk tahap kedua, pihaknya masih persiapan pencairan sebanyak 80 unit di Kelurahan Lowu-lowu. “Dan nanti untuk tahap tiga juga di Kelurahan Lowu-lowu sebanyak 54 rumah,” ujarnya.

Menurut dia, proyek yang mulai dilaksanakan pada Maret dan ditargetkan rampung Desember 2019 itu banyak tahap persiapan dilakukan sebelum verifikasi dan sosialisasi di lapangan.

“Jadi untuk fisiknya itu sendiri mulai berjalan bulan Juni. Jadi sekarang untuk tahap satu sudah rampung. Sekarang kita sudah meminta untuk pencairan tahap dua lagi,” terangnya.

Selain dari DAK, kata Sumartoyo, Kota Baubau juga menerima bantuan dari APBD Pemprov Sultra untuk rehabilitasi 40 rumah tahun 2019 sebesar Rp20 juta per unit, yang diusulkan untuk warga tiga kelurahan yakni Kelurahan Palabusa, Kampeonaho dan Kelurahan Waborobo.

Sedangkan untuk tahun 2020, tambah dia, pihaknya sementara melakukan pengusulan sebanyak 500 unit lebih dan masih menunggu berapa yang disetujui oleh pemerintah pusat. [Ant]

Lihat juga...