hut

Akhir Agustus, Pencari Suaka tak Bisa Tempati Gedung Eks Kodim

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI, Prasetyo Edi Marsudi, mengimbau United Nations High Commissioner for Refugeest (UNHCR) untuk mencari solusi terkait nasib ribuan pencari suaka dari pengungsian di lahan eks Kodim, Kalideres, Jakarta Barat. Pasalnya 1.192 manusia pencari suaka, masih menempati lahan tersebut.

Dia mengaku turut prihatin terkait hal itu, dia meminta Komisi Tinggi PBB untuk Pengungsi atau United Nations High Commissioner For Refugees (UNHCR) mencarikan solusi.

“Saya minta UNHCR mencari jalan karena setelah tanggal 31 enggak bisa lagi di situ,” ujar Prasetyo kepada wartawan saat dihubungi, di kawasan Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Menurutnya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah 41 hari terus mengirimkan bantuan. Karena itu, dana Pemprov sudah terkuras untuk mengirimkan bantuan.

“Kami sudah 41 hari ya membantu mereka, yang kebetulan, pendanaan kami juga tidak mencukupi juga kalau terus-menerus,” jelas Prasetio.

Dalam hal ini, Prasetio mengatakan seharusnya yang bertanggungjawab atas para pengungsi dan pencari suaka ialah UNHCR. Selanjutnya untuk penyelesaian secara administratif jadi urusan pemerintah pusat.

“Jadi kita tidak punya wewenang lagi. Karena ini bukan wewenang Pemda,” ujarnya.

Kemudian Prasetio mengatakan jumlah pengungsi terus bertambah. Selain itu, dia menyebutkan banyak yang kehilangan paspor dan meminta untuk diberangkatkan ke negara lain.

“Kami melihat juga, pengungsi yang sengaja datang pakai paspor ke Indonesia, tiba-tiba paspornya hilang, mereka minta suaka politik di negara tujuan ketiga,” tutur Prasetio.

Prasetio lantas meminta agar UNHCR dan International Organization for Migration (IOM)  segera mendeportasi para imigran ke negara asalnya. Jika berlarut, dia menyebut Pemprov sudah tidak bisa memberikan bantuan.

“Nah di sini tadi kami menekankan kepada UNHCR dan IOM, dia siap membantu untuk memulangkan pengungsi-pengungsi ini ke negara asal, dideportasi. Karena bukan apa-apa, kemampuan kita enggak ada,” pungkasnya.

Sementara Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol), Taufan Bakri, menegaskan, bahwa pada 31 Agustus DKI menghentikan bantuan sosial kepada para pencari suaka. Salah satu alasannya, menurut Taufan, karena DKI sudah tak memiliki bahan makanan.

“Tanggal 31 itu adalah satlak dari Menkopolhukam, bahwa menyatakan kegiatan ini dihentikan karena ketidakmampuan kita untuk menunjang bantuan sosial itu,” ujar Taufan.

“Mungkin pertama makanan, sebenarnya kita mencari bantuan-bantuan dari para dermawan. Tapi ternyata mereka terbatas juga. Jadi kegiatan ini dihentikan karena bantuan sudah mulai kosong,” lanjut dia.

Tak hanya itu, DKI juga akan menghentikan fasilitas kesehatan hingga pelayanan air bersih. Secara bertahap DKI akan mensosialiasikan bahwa bantuan akan dihentikan.

“Pelan-pelan kita sosialisasi pada mereka bahwa setelah bantuan dihentikan silakan Anda keluar,” tutur dia.

Taufan mengaku bahwa bantuan-bantuan sosial mulai dihentikan karena ketidakmampuan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk menunjang. Pemprov DKI sendiri sudah mencari bantuan dan sponsor dari perusahaan maupun institusi lain untuk bisa menunjang bantuan bagi pencara suaka.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com