hut

Anies: Mobil Listrik Mahal untuk Kendaraan Dinas

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku terbantu dengan peraturan Presiden terkait mobil listrik, dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres), dia menginginkan harga mobil listrik lebih murah dibandingkan industri mobil yang sudah bergerak saat ini.

“Kita bersyukur sekali, terima kasih pada Pak Presiden sudah menandatangani perpres itu, saya berharap industri bergerak. Kita berharap dengan adanya perpres itu, maka harganya menjadi terjangkau,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2019).

Dengan adanya Perpres soal Mobil Listrik itu, Anies mengatakan Pemprov berharap industri mobil dan sepeda motor juga bergerak, bahkan pihaknya sudah menyusun peta jalan penggunaan mobil listrik di Jakarta dengan pihak industri juga dengan PLN.

“Dengan PLN disampaikan juga ada 1.000 titik pengecasan dan industri baterainya, seluruh ekosistem kita akan tata sama-sama. Jangan sampai pemerintah mengumumkan regulasi baru, tapi masyarakat dan private sector belum siap,” tuturnya.

Anies menilai, secara ekonomis mobil listrik itu lebih berat dibandingkan dengan mobil reguler. Pasalnya nilai mobil listrik, bisa mencapai tiga hingga empat kali lebih mahal.

Untuk harga mobil listrik saat ini, selevel dengan harga Mercedes Benz S-Class atau 3-4 kali lipat lebih mahal dibanding mobil biasa. Sehingga, Pemprov DKI tidak menggunakan mobil listrik untuk kendaraan dinas. Selama harganya masih sangat mahal.

“Gimana pun juga mobil adalah alat transportasi, mobil itu harus ekonomis juga. Kalau udah keluar produk, sampai Indonesia terjangkau, Pemprov DKI akan memastikan segera masuk di e-catalog. Begitu masuk e-catalog maka belanja mobil baru pemprov DKI menggunakan kendaraan bersumber tenaga listrik. Jika masih mahal udah dipesan nantinya akan pemborosan anggaran,” ujarnya.

Anies sangat berharap aturan mobil listrik segera diterbitkan dengan tujuan Jakarta dapat menggalakkan angkutan listrik. Dimulai dari angkutan umum melalui TransJakarta guna mengurangi polusi udara.

Saat ini, TransJakarta sedang mengadakan pra uji coba tiga unit bus listrik. Pengoperasian bus listrik di rute-rute dalam koridor masih terbentur dokumen perizinan seperti sertifikat uji tipe dan STNK yang belum bisa diterbitkan untuk kendaraan listrik.

“Targetnya kapan saya lupa. Tapi segera karena begitu mereka datangkan yang baru, yang barunya akan pakai. Tapi itu bukan belanja ya tapi kemitraan, pihak ketiga penyedia jasa Transjakarta menggunakan mobil listrik,” imbuhnya.

Di sisi lain, dari hasil pertemuan dengan PLN Distribusi Jakarta pada Rabu 7 Agustus, Anies mengungkapkan PLN berkomitmen membangun infrastruktur kendaraan berbasis listrik yakni tempat pengisian daya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta agar Pemprov DKI Jakarta memberikan insentif kepada pengguna mobil listrik. Pemberian insentif ini lantaran Jokowi menyadari harga mobil listrik lebih mahal dibandingkan mobil berbahan bakar bensin.

Dengan insentif tersebut, mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta itu berharap masyarakat yang membeli mobil listrik lebih banyak.

Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyatakan pemberlakuan perluasan ganjil genap kendaraan bermotor di sejumlah ruas jalan dilaksanakan pada 9 September 2019.

Sedangkan sosialisasi akan dilaksanakan pada 7 Agustus hingga 8 September 2019. Kemudian ujicoba pelaksanaan ganjil genap mulai 12 Agustus-6 September 2019.

Lihat juga...