hut

APBD-P 2019 DKI Disepakati Rp86,89 Triliun

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan bersama DPRD DKI, menyepakati perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) DKI Jakarta 2019 senilai Rp86.892.497.098.257, atau Rp86,89 triliun. Angka ini turun dari anggaran penetapan awal, yaitu sebesar Rp89 triliun, atau turun Rp 2,5 triliun dari nilai awal APBD 2019.

Dengan adanya kesepakatan bersama legislatif, diharapkan program-program tahun 2019 dapat dituntaskan dengan baik oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

“Alhamdulillah, kita telah tuntas di dalam pembahasan rancangan KUPA dan PPAS. Harapannya nanti kita akan bisa finalisasi program-program 2019. Angka yang disepakati adalah Rp86,89 triliun,” kata Anies, di Ruang Rapat Paripurna, Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Rabu (14/8/2019).

Anies menegaskan, bahwa penurunan anggaran tidak akan berdampak pada implementasi program-program prioritas Pemprov DKI Jakarta.

“Insyaallah, tidak. Penurunan anggaran tidak (berdampak pada program prioritas). Ini lebih kepada hitungan di atas kertas. Jadi, yang dikatakan turun Rp2,4 triliun itu adalah hitungan accounting-nya turun Rp2,4 triliun, karena asumsi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) yang semula diperkirakan Rp12 triliun, ternyata menjadi Rp9,5 triliun,” ujarnya.

Anies berharap, serapan anggaran akan makin baik, dan SiLPA juga makin sedikit. Akan menjadi sebuah tren baru, yakni SiLPA makin berkurang, ruang pada perubahan penambahan juga makin berkurang. Karena sisanya (SiLPA) yang diperkirakan Rp12 triliun, ketika selesai audit hanya Rp9,5 triliun.

Menurutnya, penurunan anggaran ini disebabkan adanya beberapa target pendapatan daerah pada 2018 yang tak tercapai. Pada APBD 2018, target pendapatan sebesar Rp74,77 triliun, turun Rp142 miliar menjadi Rp74,63 triliun.

Angka tersebut kemudian dijumlahkan dengan selisih antara hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) sebesar Rp2,4 triliun. Anies yakin, serapan tahun ini akan makin besar dan SILPA akan makin kecil.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 38 Tahun 2018, tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan proses penyusunan Perubahan APBD DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, mulai dari pembahasan rancangan KUPA dan rancangan PPAS kepada DPRD Provinsi DKI Jakarta, untuk dibahas dan disepakati bersama.

Hal ini menjadi dasar bagi Pemprov DKI Jakarta untuk menyusun, menyampaikan dan membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019.

KUPA dan PPAS Perubahan APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2019, meliputi perubahan pendapatan dan penerimaan pembiayaan daerah, perubahan plafon sementara per urusan dan SKPD/UKPD, program dan kegiatan, belanja tidak langsung, serta rencana pengeluaran daerah Tahun Anggaran 2019.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!