hut

Bawaslu Purbalingga Harapkan pencairan anggaran Pilkada tidak molor

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

: Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim memberikan keterangan tentang dana pengawasan Pilkada Purbalingga yang belum ada pembahasan lebih lanjut, Selasa (20/8/2019). (FOTO : Hermiana E.Effendi)

PURBALINGGA — Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Purbalingga berharap, anggaran pengawasan pelaksanaan tahapan Pilkada Purbalingga maksimal sudah cair pada September. Sebab, pada awal Oktober sudah harus dilakukan penandatanganan, dan tahapan pilkada sudah dimulai.

“Kita masih bertahan pada pengajuan anggaran di angka Rp14 miliar, sampai saat ini belum ada pembahasan lagi dengan eksekutif,” kata Ketua Bawaslu Purbalingga, Imam Nurhakim, Selasa (20/8/2019).

Awalnya Bawaslu Purbalingga mengajukan anggaran Rp16 miliar. Kemudian Pemkab meminta agar anggaran dirasionalisasi menggunakan indeks daerah dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Setelah dirasionalisasi, pengajuan anggaran turun menjadi Rp14 miliar.

“Sampai saat ini belum ada pembahasan lagi, setelah anggaran kita rasionalisasi menjadi Rp14 miliar. Pemkab juga meminta agar dilakukan pemisahan antara pengajuan anggaran untuk kegiatan tahun 2019 dan 2020, dan hal tersebut sudah kita lakukan, namun belum ada pembahasan lebih lanjut lagi,” terangnya.

Setelah dilakukan pemisahan anggaran, untuk kebutuhan anggaran kegiatan 2019, mulai November, Bawaslu Purbalingga mengajukan anggaran Rp40 juta. Sisanya sebesar Rp13,4 miliar untuk tahun anggaran 2020.

Sesuai dengan rencana tahapan Pilkada Purbalingga, pada 1 Oktober 2019 nanti, sudah harus dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD). Anggaran pilkada seharusnya sudah mulai dibahas intens pada bulan ini.

Meskipun pelaksanaan pilkada baru pada September 2020, namun, rangkaian tahapan persiapan pilkada sudah akan dilakukan dalam waktu dekat ini. Misalnya, untuk sosialisasi kepada masyarakat mulai dilakukan awal November 2019, begitu pula untuk penyuluhan atau bimbingan teknis kepada petugas PPK, PPS dan KPPS.

Untuk pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) dilaksanakan mulai awal 2020. Pada saat itu, Bawaslu juga sudah mulai melakukan banyak kegiatan pengawasan.

“Kita berharap pencairan anggaran tidak molor, karena pelaksanaan pilkada ini, seluruh anggaran berasal dari dana hibah pemerintah daerah. Dari pengalaman pilkada sebelumnya, ada penundaan pelaksanaan pada beberapa daerah, karena masalah pencairan dana hibah. Semoga di Purbalingga tidak sampai terjadi,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com