hut

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor di Jakarta, Naik

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI, menaikkan bea balik nama kendaraan bermotor (BBN-KB) menjadi 12,5 persen. Kenaikan bea tersebut tertuang dalam rancangan peraturan daerah (raperda) tentang perubahan atas peraturan daerah Nomor 9 Tahun 2010 tentang BBN-KB. Dengan sahnya peraturan itu, Pemprov DKI Jakarta sudah bisa menerapkan tarif baru tersebut.

“Perubahan tarif BBN-KB penyerahan pertama kendaraan bermotor yang sebelumnya 10, diubah menjadi 12,5 persen,” ucap Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD DKI Jakarta, Sereida Tambunan, saat paripurna di gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Kamis (22/8/2019).

Menurut Sereida, kenaikan pajak bukan semata-mata ditujukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga adanya kesepakatan dalam rapat kerja terbatas asosiasi Badan Pendapatan Daerah Jawa-Bali. Kenaikan ini bertujuan agar tarif BBN-KB di Jakarta seimbang dengan wilayah lainnya.

Dalam Perda it,u ada penambahan ketentuan pemerintah, lembaga, dan instansi lainnya sebagai wajib pajak BBN-KB. Wajib pajak BBN-KB wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor yang dapat disampaikan secara daring untuk memudahkan pelayanan.

“Perda juga mengatur penambahan ketentuan sanksi administrasi bagi wajib pajak yang tidak melapor, atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotor yang sebelumnya tidak diatur dalam Perda,” ujar dia.

Lalu, ketiganya, kini wajib mendaftarkan penyerahan kendaraan bermotor yang disampaikan secara daring. Hal ini dalam rangka memberikan kemudahan pelayanan kepada masyarakat.

DPRD berharap, kenaikan pajak bisa memberikan efek positif. Terutama, mengatasi kemacetan dengan menekan kendaraan bermotor.

Dia menyarankan kepada eksekutif, agar dilakukan sosialisasi yang intensif kepada para stakeholders dan masyarakat mengenai perubahan Atas Perda Nomor 9 Tahun 2010 ini. Jangan sampai ada masyarakat yang buta hukum.

Ia menjelaskan, ada perubahan di Pasal 12 ayat 3 BBNKB, yakni pada saat penyerahan kendaraan harus melengkapi beberapa lampiran tambahan, seperti Nomor Induk Kependudukan (NIK) orang pribadi atau pengurus badan yang menerima penyerahan.

Ada pula pasal baru, yakni Pasal 12A mengenai sanksi pelanggaran terhadap kewajiban pendaftaran penyerahan kendaraan bermotor. Bila wajib pajak tidak melapor atau terlambat melaporkan penyerahan kendaraan bermotornya, akan dikenakan sanksi atau denda Rp100.000.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, warga Ibu Kota bisa mematuhi seluruh peraturan baru ini. Dengan demikian, perda dapat berjalan efektif.

“Kami berharap pelaksanaan perda ini bisa berjalan sesuai yang telah ditetapkan. Saat ini, BBNKB juga bisa dilakukan melalui online dengan meng-input NIK sebagai integrasi data wajib pajak,” ucap Anies.

Kepala Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) Jakarta, Faisal Syafruddin, menyebut kenaikan pajak BBN-KB bisa menambah pendapatan DKI hingga Rp600 miliar. Sedangkan target pendapatan dari pajak BBNKB 2019 sebesar Rp5,4 triliun.

Lihat juga...