hut

Belasan Ribu Peserta JKN-KIS PBI di Kudus Dinonaktifkan

Ilustrasi. [Ant]

KUDUS – Sebanyak 11.044 peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dinonaktifkan kepesertaanya.

Penghentian kepesertaan JKN-KIS Penerima Bantuan Iuran (PBI) dilakukan, menyusul nama prserta itu belum masuk dalam basis data terpadu (BDT). “Belasan ribu peserta JKN-KIS tersebut dinonaktifkan per awal Agustus 2019,” kata Kepala BPJS Kesehatan Kantor Cabang Utama Kudus, Maya Susanti, Sabtu (17/8/2019).

Belasan ribu peserta JKN-KIS yang dinonatifkan tersebut, dilakukan berdasarkan surat dari Kementerian Sosial bahwa mereka belum masuk ke dalam basis data terpadu. “Peserta JKN-KIS yang dinonatifkan tersebut selama ini mendapatkan bantuan pembayaran iuran dari Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Guna memastikan apakah mereka benar-benar belum masuk Basis Data Terpadu (BDT), maka perlu dilakukan verifikasi oleh pemerintah daerah setempat. Dari belasan ribu peserta jaminan kesehatan yang dinonatifkan tersebut, ada yang sudah meninggal dunia atau bukan warga Kudus.

Dengan adanya penonaktifan belasan ribu peserta JKN-KIS, maka target cakupan jaminan kesehatan menyeluruh (Universal Health Coverage) dengan syarat minimal 95 persen penduduknya mengikuti program JKN-KIS menjadi berkurang.

Konsekuensi belum tercapainya UHC, maka ketika ada warga Kudus yang didaftarkan sebagai peserta JKN-KIS kelas III, maka tidak bisa langsung aktif, melainkan harus menunggu 14 hari baru bisa aktif.

Hingga saat ini, beberapa peserta JKN-KIS yang dinonaktifkan ada yang datang ke kantor BPJS Kesehatan untuk meminta informasi terkait persoalan tersebut. Solusi terbaik bagi masyarakat yang sudah merasakan manfaatnya, mereka bisa membayarnya secara mandiri, sambil menunggu verifikasi dan validasi dari pemkab.

Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Kudus, Ludful Hakim, membenarkan adanya surat dari Kemensos terkait penonaktifan 11.044 jiwa dari kepesertaan JKN-KIS PBI.

Terkait hal itu, sudah dibahas dan disusun langkah-langkah tindak lanjut dari pemerintah daerah. Termasuk upaya agar tidak sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di masyarakat. Untuk memastikan apakah belasan ribu jiwa tersebut benar-benar belum masuk BDT, maka segera dilakukan verifikasi dan validasi.

Setiap warga yang mendapatkan bantuan dari pemerintah, harus tercatat di BDT yang memuat informasi sosial dan ekonomi rumah tangga berikut individu dengan tingkat kesejahteraan terendah atau warga miskin. “Jika ditemukan warga yang sudah masuk BDT, tentunya akan diusulkan kembali sebagai peserta jaminan kesehatan PBI,” pungkasnya. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com