hut

BPJS Ketenagakerjaan Kaltim Sasar Buruh Migran

Editor: Koko Triarko

BALIKPAPAN – Untuk melindungi Tenaga Kerja Indonesia (TKI), Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan menyasar 97.000 buruh migran yang bekerja di Malaysia dan Brunei Darussalam, agar menjadi peserta.

“Melalui program jaminan ketenagakerjaan dari BPJS, maka TKI akan memiliki proteksi selama bekerja maupun setelah menjadi buruh migran,” kata Deputi Direktur Wilayah Kalimantan, Panji Wibisana, dalam acara gathering bersama BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Kalimantan dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI), dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Balikpapan, Kamis (15/8/2019).

Menurutnya, mereka para TKI harus dilindungi dan ini merupakan program pemerintah yang diamanahkan kepada BPJS Ketenagakerjaan.

“Sehingga nanti kami akan mengunjungi kedua negara itu, untuk melihat buruh migran dan mengetahui kondisi proteksi atas profesi yang djalani,” jelasnya.

Program untuk buruh migran sudah berjalan sejak Agustus 2017. Menurut Panji, dari penyedia buruh migran sangat menerima dan bahkan mendaftarkan buruhnya sebagai peserta jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Jadi, dari awal mereka mengurus, para buruh sudah dilindungi, dan begitu ditempatkan ke negara tujuan juga dilindungi, begitu pun ketika purna atau pensiun, juga ada perlindungan,” tandasnya.

Namun, ada beberapa buruh migran yang enggan pulang ke Tanah Air. Sementara masa kerja mereka di luar negeri telah habis masa berlakunya.

“Kami akan ke sana untuk memberikan perlindungan, jadi walau sudah habis masanya, kami tetap melindungi,” urainya, didampingi Asisten Deputi Bidang Kepesertaan Wilayah Kalimantan, Ramadan Sayo.

Berdasarkan data yang dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, hampir 97.000 orang berstatus buruh migran yang status kepesertaan akan diputihkan mulai September hingga Oktober, nanti. “Itu di Malaysia dan Brunei, saja,” ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat ini tim akan ke Brunnei Darusalam dan Malaysia Timur, untuk melihat perlindungan jaminan sosial tenaga migran dan Buruh TKW.

“Harus kami jalankan, karena ini adalah bagian dari program pemerintah, saat ini sudah berjalan sejak 2017, lalu. Untuk pengerahnya sendiri, dan diberikan pemotongan. Perhitungannya yang ada pemotongan untuk iurannya sekitar Rp600.000 per bulan,” ujarnya.

Disinggung mengenai perusahaan yang menunggak pembayaran iuran untuk tenaga kerjanya, pihaknya mengatakan, bahwa BPJS Ketenagakerjaan juga memiliki pengawas dan pemeriksaan terhadap program jaminan sosial ketenagakerjaan.

“Kami persuasif dulu, disurati untuk dibina. Karena bila perusahaan tidak patuh, maka akan diserahkan ke mitra antarlembaga untuk penegakan hukum,” katanya.

Lihat juga...