hut

BPJS Naik, Beratkan Masyarakat

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

DENPASAR –  Usulan kenaikan iuran BPJS Kesehatan sekitar 100% oleh Menkeu Sri Mulyani makin memberatkan masyarakat.

Koordinator Wilayah Masyarakat Peduli Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Korwil MP BPJS), Fachrudin Piliang, mengatakan, usulan iuran tersebut dirasa terlalu tinggi, maka BPJS Kesehatan kemungkinan besar akan ditinggalkan masyarakat. Apalagi tidak didukung oleh perbaikan kualitas pelayanan.

Dia menegaskan, prinsip BPJS itu nirlaba bukan bisnis oriented seperti asuransi swasta. Padahal itu kesalahan manajemen sendiri bukan salah masyarakat.

“Jika hal tersebut benar-benar direalisasikan, maka masyarakat akan menganggap program kesehatan nasional ini tidak ada bedanya dengan asuransi kesehatan swasta,” ujarnya saat ditemui di Denpasar, Sabtu (31/8/2019).

Ia menjelaskan dalam observasinya masih sangat banyak keluhan terkait pelayanan manfaat BPJS kesehatan, baik kelangkaan obat, kamar penuh, diskriminasi pelayanan, stok darah kosong dan lainnya sering ditemukan dalam pelayanan BPJS kesehatan di rumah sakit.

Jika memang ada kenaikan, Fachrudin Piliang menuturkan bahwa semestinya kenaikan tidak sedrastis itu. Artinya tidak lebih dari 10%, tentu juga diimbangi dengan langkah inovasi BPJS Kesehatan dalam perbaikan pelayanan.

Karena menaikkan iuran secara drastis itu tidak akan menyelesaikan lilitan defisit keuangan BPJS kesehatan. Hal tersebut justru akan menjadi bumerang bagi kelangsungan BPJS Kesehatan.

Menurutnya, evaluasi iuran BPJS Kesehatan merupakan kewajiban yang perlu dilakukan setiap dua tahun sekali. Hal ini tercantum di dalam pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Usulan kenaikan iuran harus dilakukan secara bertahap dan mempertimbangkan kemampuan membayar/daya beli masyarakat.

“Catat ya, kami sebagai masyarakat tertib bayar iuran BPJS Kesehatan, meski jarang kami gunakan untuk klaim. Itu spirit gotong-royong prinsip BPJS yang sudah dijalankan bersama, jadi jangan bebani masyarakat berlebihan,” tandasnya.

Sebelumnya, Sri Mulyani mengusulkan iuran BPJS Kesehatan kelas mandiri I naik 100% mulai 1 Januari 2020 mendatang. Artinya, peserta harus membayar Rp160 ribu setiap bulannya dari yang saat ini hanya dikenakan Rp80 ribu per bulan.

Kemudian, peserta kelas mandiri II diusulkan naik Rp59 ribu per bulan menjadi Rp110 ribu dari posisi sekarang sebesar Rp51 ribu per bulan. Sementara, peserta kelas mandiri III naik Rp16.500 dari Rp25.500 per bulan menjadi Rp42 ribu per peserta.

Lihat juga...