hut

Bupati Purbalingga Berharap Anggaran Pilkada Rasional

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURBALINGGA – Bupati Purbalingga, Dyah Hayuning Pratiwi berharap, anggaran untuk pelaksanaan Pilkada Purbalingga 2020 disusun secara rasional dan menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

Sebab, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) yang baru, nomor 54 tahun 2019, indeks keuangan Pilkada yang diterapkan, menggunakan indeks APBN dan bukan APBD.

“Anggaran Pilkada Purbalingga semuanya dibebankan kepada APBD kita, termasuk anggaran untuk Bawaslu yang awalnya akan diambilkan dari APBN. Ternyata tidak jadi dan tetap ditanggung oleh APBD  menggunakan indeks APBN. Sehingga kita berharap, ada rasionalisasi anggaran serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah,” kata Bupati Purbalingga yang biasa disapa Tiwi, Rabu (21/8/2019).

Saat ini, lanjutnya, sudah mulai dilakukan pembahasan anggaran, karena pada tanggal 1 Oktober tahun ini, sudah harus dilakukan penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) kepada para penyelenggara Pemilu baik KPU maupun Bawaslu.

Untuk anggaran penyelenggaraan Pilkada Purbalingga tahun depan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Purbalingga mengajukan anggaran Rp 42 miliar dan Bawaslu Purbalingga mengajukan Rp 14 miliar.

Sebelumnya, Bawaslu mengajukan Rp 16 miliar dan setelah dirasionaliasi turun menjadi Rp 14 miliar. Sehingga total dibutuhkan anggaran hingga Rp 56 miliar untuk pelaksanaan Pilkada Purbalingga.

Besarnya anggaran pilkada ini, tentu menjadi beban bagi APBD, karena itu, pihak penyelenggara diminta untuk melakukan rasionalisasi anggaran.

Diharapkan, ada kesepakatan bersama dalam hal anggaran secepatnya, pihak penyelenggara diminta untuk memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan pemkab juga berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan anggaran pilkada sesuai dengan kemampuan.

“Hal ini yang membuat kita bingung. Akan tetapi nantinya akan memperhitungkan kemampuan keuangan daerah dan tentunya mengikuti azas rasionalitas, kita upayakan nanti ada win-win solution antara penyelenggara pemilu dengan Pemkab Purbalingga,” terangnya.

Bupati Tiwi menyatakan apresiasi sebesar-besarnya terhadap kinerja KPU dan Bawaslu Purbalingga yang telah sukses menjalankan tugasnya dalam Pemilu serentak 2019 kemarin. Di Kabupaten Purbalingga sendiri, hampir tidak ada gejolak yang berarti dan semua proses berjalan dengan transparan serta kondusif.

“Semoga kondusivitas Pemilu serentak kemarin, juga akan terjadi pada Pilkada Purbalingga tahun depan dan pihak penyelenggara terus berupaya untuk meningkatkan kinerja maupun profesionalisme,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!