hut

Di 2020, Seluruh Kendaraan di Jakarta Harus Lolos Uji Emisi

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta meluncurkan aplikasi E-Uji Emisi. Peluncuran aplikasi tersebut dilakukan dengan pengujian emisi kendaraan bermotor dan angkutan umum berbasis android yang terintegrasi dengan JakLingko.

Aplikasi tersebut memiliki beragam fitur seperti, informasi singkat mengenai uji emisi, peraturan yang menjadi dasar hukum uji emisi, lokasi bengkel pelaksana uji emisi terdekat. Selain itu, juga tersedia fasilitas pengecekan hasil uji emisi, dengan cukup menginput nomor polisi setiap kendaraan.

Kebijakan uji emisi kendaraan bermotor, dilakukan berdasar Perda DKI Jakarta No.2/2005, tentang Pengendalian Pencemaran Udara. Khususnya pasal 19, yang menyebut kendaraan bermotor wajib memenuhi ambang batas emisi gas buang kendaraan.

Berdasarkan data Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta, per-Juni 2019, baru 5,5 persen mobil pribadi di Jakarta yang telah melakukan uji emisi. Jumlahnya sekisar 193.417 unit kendaraan.

“Peluncuran aplikasi ini harapannya bisa memudahkan masyarakat untuk mengetahui tempat-tempat uji emisi. Di Jakarta saat ini baru ada sekitar 150-an bengkel yang siap melayani uji emisi. Ini harus kita dorong lebih banyak lagi, dan masyarakat harus tahu di mana saja lokasinya,” tandas Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Selasa (13/8/2019).

Aplikasi berbasis android tersebut, terintegrasi dengan database hasil uji emisi kendaraan bermotor di ibu kota. Sehingga, status setiap kendaraan dapat dicek, oleh pemilik maupun petugas Dinas Lingkungan Hidup (LH). “Ini akan disambungkan dengan sistem perpajakan, dengan perparkiran dan akan disambungkan dengan smart city. Sehingga, data hasil emisi akan menjadi agregat data yang bermanfaat,” tuturnya.

Setiap kendaraan yang lolos uji emisi, pemiliknya akan mendapatkan sejumlah kemudahan. Salah satunya, mendapatkan tarif parkir yang murah, dan diizinkan untuk mengurus perpanjangan STNK atau pembayaran pajak kendaraan. Data aplikasi berbasis android terintegrasi tersebut terintegrasi dengan data kendaraan yang dimiliki Pemprov DKI Jakarta. Pemilik kendaraan yang tidak lolos uji emisi, akan kesulitan membayar dan memperpanjang pajak kendaraan.

“Jadi, ketika pengguna kendaraan bermotor datang ke tempat parkir, pada saat itu pelat nomornya dimasukkan, lalu Dia belum lolos uji emisi, maka harga parkirnya menjadi lebih mahal,” ujarnya.

Anies menekankan, semua kendaraan bermotor yang beroperasi di Jakarta harus lolos uji emisi. Termasuk warga yang selama ini bertempat tinggal di luar Ibu Kota, namun melakukan kegiatan ekonomi di Jakarta.

Ditargetkan, di 2020 mendatang seluruh kendaraan yang melintas di Jakarta sudah lolos uji emisi. Dengan kebijakan itu, diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas udara Ibu Kota.

Lihat juga...