hut

Di Ternate, Satgas Saber Pungli Diminta Turun ke Sekolah

Ilustrasi Saber Pungli - Dokumentasi CDN

TERNATE – Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar Kota Ternate, Maluku Utara, diminta turun ke sekolah. Hal tersebut untuk merespon banyaknya keluhan orang tua siswa mengenai kebijakan sekolah yang dinilai merugikan.

“Salah satu keluhan para orang tua siswa adalah, adanya kebijakan sekolah yang mewajibkan siswa baru membeli pakaian seragam di sekolah. Padahal, sesuai ketentuan hal itu tidak dibenarkan,” kata pemerhati pendidikan di Ternate, Hadiman, Kamis (1/8/2019).

Alasan sekolah menjual pakaian seragam, karena sudah mendapat persetujuan dari orang tua siswa melalui Komite Sekolah. Kendati demikian, hal itu disebut Hadiman tidak bisa menjadi alasan pembenar.

Karena sebelumnya, Komite Sekolah tidak menggelar rapat atau pertemuan dengan orang tua siswa. Selain itu, mahalnya harga pakaian seragam yang dibebankan kepada siswa jelas mengindikasikan sekolah ingin mencari untung. Karena mencari keuntungan yang besar dengan melanggar aturan, maka dapat dapat dikatagorikan sebagai Pungutan Liar (pungli).

Harga pakaian seragam yang dijual sekolah untuk siswa baru seperti di SMPN 7 Ternate, mencapai Rp2,2 juta untuk empat pasang pakaian. Sehingga, rata-rata satu stel pakaian seragam harganya Rp500 ribu. Padahal harga di pasaran paling tinggi Rp200 ribu per pasang.

Sebelumnya, Wali Kota Ternate, Burhan Abdurrahman, menyoroti adanya penjualan pakaian seragam di sekolah. Burhan sudah memerintah Dinas Pendidikan setempat, untuk melakukan pengecekan langsung ke setiap sekolah.

Wali kota mengancam akan memberi sanksi tegas, kepada kepala sekolah atau guru jika terbukti melanggar ketentuan dalam penjualan pakaian seragam kepada siswa. Pemkot Ternate sejak awal telah menetapkan pendidikan gratis di daerahnya.

Kepala Dinas Pendidikan Nasional Ternate, Ibrahim Muhammad, mengklaim tidak pernah memerintah sekolah khususnya di tingkat SD dan SMP untuk menjual pakaian seragam kepada siswa baru.

Khusus untuk pakaian seragam batik, Dinas Pendidikan Nasional mengizinkan sekolah menjualnya kepada siswa, tetapi harus batik produksi lokal. Hal itu, sebagai bentuk dukungan pengembangan kerajinan batik yang merupakan bagian dari produk kebudayaan setempat. (Ant)

Lihat juga...