Dishub DKI Beberkan Pengecualian Kendaraan di Rute Ganjil-Genap

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Dinas Perhubungan DKI Jakarta memperluas penerapan kebijakan ganjil genap untuk kendaraan bermotor di Ibu Kota Jakarta. Selain untuk memperluas wilayah, waktu pelaksanaan sistem ganjil genap juga diperpanjang sore hingga malam hari.

Menurut Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Lipotu, ada kendaraan yang tidak diberlakukan pembatasan ganjil genap, ada beberapa kendaraan yang tetap boleh melintas di jalur pembatasan kendaraan ganjil-genap tersebut. Selain itu sepeda motor, hingga kendaraan ramah lingkungan pun tetap boleh melintas.

“Untuk sepeda motor tidak diberlakukan ganjil genap, demikian halnya dengan kendaraan listrik,” ujar Syafrin alam konferensi pers di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (7/8/2019).

Nantinya Dishub DKI bakal memasang stiker untuk kendaraan yang boleh melintas di ruas jalan ganjil genap.

“Kendaraan barang khusus BBM, BBG dikecualikan. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara, pimpinan tinggi TNI serta Polri, pejabat pimpinan asing kita berikan pengecualian. Kendaraan kepentingan khusus dan konteks pengawalan dari kepolisian,” papar dia.

Syafrin juga menyebut sistem ganjil genap juga diberlakukan pada simpang dari dan menuju gerbang tol.

Berikut daftar pengecualian kendaraan memasuki kawasan ganjil genap:

1. Kendaraan yang membawa disabilitas
2. Kendaraan ambulan
3. Pemadam kebakaran
4. Angkutan umum (plat kuning)
5. Kendaraan yang digerakkan dengan motor listrik
6. Sepeda motor
7. Kendaraan angkutan barang khsusus bahan bakar minyak dan bahan bakar gas
8. Kendaraan pimpinan lembaga tinggi negara RI, yakni :

a). Presiden atau wakil presiden
b). Ketua MPR atau DPR atau DPD
c). Ketua MA, MK, KY, BPK
9. Kendaraan berplat dinas, TNI dan Polri.

10. Kendaran pimpinan dan pejabat negara asing serta lembaga internasional yang menjadi tamu negara
11. Kendaraan untuk memberikan pertolongan pada kecelakaan lalu lintas
12. Kendaraan untuk kepentingan tertentu menurut pertimbangan petugas polri. Contohnya, kendaraan pengangkut uang (Bank Indonesia, antar bank, pengisian ATM) dengan pengawasan dari Polri.

Menurutnya, Pengeculian ini berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) No. 155 Tahun 2018 tentang pembatasan lalu lintas dengan sistem ganjil genap. Pelaksanaan perluasan ganjil genap di DKI Jakarta akan mulai diberlakukan mulai 9 September 2019.

Untuk sosialisasi ganjil genap dimulai dari 7 Agustus hingga 8 September 2019. Lalu untuk penindakan akan dimulai 9 September 2019 nanti. Uji coba dilakukan 12 Agustus hingga 6 September 2019.

Lihat juga...