hut

DPRD Banyumas Periode 2014-2019 Tinggalkan Dua Raperda

Editor: Koko Triarko

PURWOKERTO – Meskipun kerja maraton sudah dilakukan, namun tetap ada dua raperda yang belum bisa diselesaikan oleh DPRD Banyumas periode 2014-2019. Tidak selesainya pembahasan, karena banyaknya kepentingan yang harus diselaraskan, serta persyaratan yang harus dipenuhi dalam penyusunan raperda.

Dua raperda yang belum bisa diselesaikan DPRD Banyumas hingga masa akhir tugasnya, yaitu Raperda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Raperda Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Banyumas adalah rencana yang berisi tentang arahan, strategi dan kebijaksanaan umum pengendalian serta pengaturan tata ruang secara keseluruhan di wilayah Kabupaten Banyumas.

Dalam Raperda RTRW yang dibahas DPRD Banyumas, ada perubahan krusial yang akan dilakukan di wilayah Banyumas. Dalam perencanaan, di wilayah Kabupaten Banyumas ada penambahan untuk lokasi kawasan industri. Yaitu di Kecamatan Wangon dan Kecamatan Rawalo.

Penambahan kawasan industri ini disiapkan untuk membuka lowongan kerja baru bagi masyarakat, serta sebagai langkah awal untuk menyiapkan Banyumas menjadi kota industri.

Ketua Pansus Raperda RTRW, Lulin Wisnu Prajoko, mengatakan, Kabupaten Banyumas harus berkembang menuju kota industri, tidak stagnan menjadi kota niaga dan wisata saja. Sebab, pertumbuhan penduduk terus berjalan dan usia-usia pencari kerja juga terus bertambah.

ʺPerubahan krusial dalam Raperda RTRW ini adalah adanya penambahan kawasan industri di Wangon dan Rawalo. Kawasan indutri ini kita siapkan, sebab banyak masyarakat kita yang membutuhkan pekerjaan,ʺ terangnya, Senin (19/8/2019).

Kawasan industri yang dimasukkan dalam pembahasan Raperda RTRW ini, lanjutnya, dimaksudkan untuk mengakomodir jika ada investor yang mau masuk ke wilayah Banyumas.

Lokasi dan proses perizinan sudah disiapkan, sehingga mempermudah proses dan investor akan berbondong-bondong masuk ke Banyumas.

Meskipun begitu, penambahan kawasan industri diharapkan jangan sampai merampas lahan hijau. Sehingga dalam pembahasan Pansus RTRW juga dibahas tentang  ketersediaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Hal ini penting untuk menunjang ketahanan pangan Banyumas. Luasan untuk LP2B ini sudah ditentukan oleh pemerintah pusat, dan daerah mempunyai kewajiban untuk mengamankan lahan pertanian tersebut.

Poin inilah yang membuat pembahasan raperda memakan waktu cukup lama.

Lulin menjelaskan, ada lahan hijau yang luasnya lebih dari ribuan hektare milik Kabupaten Banyumas, namun dalam peta nasional lahan tersebut masuk kawasan Kabupaten Cilacap.

Berbagai upaya sudah dilakukan pansus untuk mencari dokumen-dokumen serta keterangan terkait bukti kepemilikan lahan hijau tersebut.

Sayangnya, masa kerja pansus ini sangat singkat, karena baru dibentuk pada tahun terakhir masa jabatan DPRD periode ini. Sehingga pembahasan Raperda RTRW belum bisa dituntaskan.

Sementara itu, Raperda IMB juga belum bisa diselesaikan pansus, karena beberapa aturan di dalamnya harus mendasarkan pada Perda RTRW, sementara perda tersebut belum bisa diselesaikan pada DPRD periode ini. Sehingga pansus mengembalikan Raperda IMB kepada eksekutif, namun pondasi-pondasi raperda sudah disampaikan.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com