hut

DPRD Kota Ternate Diminta Tidak Membatalkan Anggaran Reklamasi

Ilustrasi - Dokumentasi CDN

TERNATE – DPRD Kota Ternate, Maluku Utara diminta tidak membatalkan kesepakatan alokasi anggaran proyek reklamasi pantai di daerah tersebut.

Sebelumnya, dalam kesepakatan dengan Pemkot Ternate, kegiatan tersebut akan dianggarkan secara tahun jamak atau multy years. “Reklamasi pantai di Ternate sangat penting, sebagai salah satu solusi mengatasi keterbatasan lahan untuk lokasi pembangunan usaha jasa dan perdagangan yang menjadi salah satu sektor prioritas Pemkot Ternate,” kata seorang pelaku usaha jasa perdagangan di Malut, Muslimin, di Ternate, Senin (12/8/2019).

Rencana Pemkot Ternate membangun fasilitas jaringan jalan baru di kawasan reklamasi pantai, juga dianggap menjadi solusi mengatasi kepadatan lalulintas di pusat Kota Ternate. Selama ini kepadatan kendaraan sulit diatasi dengan cara melakukan pelebaran jalan.

Menurut Muslimin, perputaran ekonomi di Ternate cukup tinggi. Terutama terkait dengan usaha jasa dan perdagangan, sehingga banyak pelaku usaha, baik dari wilayah Malut maupun dari daerah lain untuk berminta mengembangkan usaha di Ternate.

Tetapi para pelaku usaha mengalami kesulitan untuk mendapatkan lahan yang reprensentatif, untuk membangun tempat usaha di pusat Kota Ternate. Oleh karenanya, reklamasi pantai yang sebelumnya yang sudah disepakati oleh DPRD dan Pemkot Ternate, harus direalisasikan sesuai rencana semula.

Wakil Ketua DPRD Ternate, Mubin A Wahid, mengatakan, DPRD pada perinsipnya mendukung anggaran untuk reklamasi pantai. Namun, untuk merealisasikannya, sesuai kesepakatan awal dengan Pemkot Ternate yakni dengan pola tahun jamak, terkendala ketentuan atau regulasi.

Sesuai ketentuan, proyek yang anggarannya menggunakan pola tahun jamak tidak boleh melewati akhir masa jabatan kepala daerah setempat. Dan itu artinya, sesui kesepakatan dengan DPRD dan Pemkot Ternate, anggaran untuk reklamasi pantai melalui pola tahun jamak seharusnya dimulai di 2019.

Tetapi, ternyata tidak berjalan sehingga kalau diundur pelaksanaannya terkendala dengan ketentuan bahwa penganggaran proyek jamak tidak boleh melewati akhir masa jabatan Wali Kota Ternate yakni pada 2020. Oleh karena itu solusinya dengan meninjau ulang kesepakatan DPRD dan Pemkot Ternate.

Anggaran untuk reklamasi pantai, termasuk proyek lain yang menggunakan pola tahun jamak kembali dianggarkan dalam APBD secara rutin setiap tahun anggaran. Proyek reklamasi pantai yang anggarannya menggunakan pola tahun jamak di antaranya, reklamasi Pantai Salero hingga Pantai Dufa-Dufa, Ternate Utara. Kegiatan tersebut menelan anggaran Rp30 miliar. Kemudian, reklamasi Pantai Kalumata dengan anggaran lebih dari Rp10 miliar. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!