Ganjil Genap untuk Taksi Online, Anies Ikuti Aturan Permenhub

Editor: Mahadeva

Ilustrasi penanda pembatasan kendaraan ganjil genap - DoK CDN

JAKARTA – Pemprov DKI Jakarta masih membahas aturan untuk taksi online bersama Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya dalam penerapan kebijakan plat nomor ganjil genap.

Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyebut, akan mengikuti ketentuan Permenhub No.118/2018, tentang Penyelenggaraan Angkutan Sewa Khusus, untuk mengatur keberadaan armada taksi online di kebijakan pembatasan kendaraan bermotor ganjil dan genap.

“Sedang dibahas oleh Dinas Perhubungan bersama dengan Korlantas. Kebijakannya merujuk kepada peraturan menteri. Kalau tidak salah Peraturan Menteri Nomor 118. Belum ada keputusan final, ini masih dibahas,” ujar Anies, Kamis (29/8/2019).

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat menerangkan ganjil genap, di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Kamis (29/8/2019) – Foto Lina Fitria

Diharapkannya, kebijakan pembatasan kendaraan tersebut dapat mendorong warga beralih dari kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Disinggung mengenai penandaan secara khusus bagi taksi online, agar terbebas ganjil genap, hal itu menurut Anies belum bisa dikomentarinya. “Belum tahu, karena bukan soal kemungkinan, tapi ini soal peraturan,” tuturnya.

Dalam menerjemahkan wacana memberikan akses masuk taksi online ke wilayah ganjil genap, disebutnya, harus dipastikan sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan.

Sebelumnya, Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo, mengatakan, pihaknya akan menggelar uji publik mengenai wacana taksi online bebas aturan pembatasan kendaraan sistem ganjil genap.

Hal itu untuk mengetahui pendapat masyarakat, mengenai usulan dari perusahaan penyedia aplikasi dan para pengemudi taksi online tentang pengecualian penerapan ganjil genap. “Seluruh masukan yang ada itu akan kita formulasikan ke dalam draf kebijakan. Kemudian draf kebijakan ini kita akan uji publikkan,” ujar Syafrin.

Lihat juga...