hut

Gugatan Perda 8/2007 Dimenangkan MA, Anies Soroti Penyedotan Air Tanah

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, memilih enggan mengomentari putusan Mahkamah Agung (MA), yang membatalkan aturan mengenai pedagang kaki lima berjualan di trotoar hingga menutup jalan di Jati Baru.

Anies mengisyaratkan, bakal mengikuti keputusan MA. “Kita hormati keputusan pengadilan,” kata Anies di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Sabtu (24/8/2019).

Anies menilai, PKL yang berjualan wajib dibela. Pelanggaran yang dilakukan mereka, disebutnya sangat kecil. Kegiatan mereka dinilainya dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Anies mengaku memperjuangkan keadilan bagi rakyat kecil, yang menjadi PKL.

“Ada juga jenis pelanggaran, pelanggaran karena kebutuhan dan pelanggaran karena keserakahan. Karena itu kami akan hadapi ini. Kami akan tunjukan di kota ini ada keadilan dan kesetaraan bagi semuanya. Melarang yang kecil berjualan di samping gedung pencakar langit yang menyedot air dari ratusan meter air sumur adalah tindakan yang amat tidak adil,” tutur Anies.

Namun, Anies tidak menjelaskan secara ditail, langkah konkret yang bakal dilakukan Pemprov DKI Jakarta, sebagai solusi atas putusan MA tersebut. “Nanti kalau sudah ada aturannya, sudah jadi akan diumumkan,” ungkap Anies.

Anies menyebut, apa yang dilakukan PKL tidak separah yang dilakukan oleh para penyedotan air tanah di kawasan Jl. Sudirman dan Jl MH. Thamrin, Jakarta. Sementara, aktivitas penyedotan air tanah tersebut tidak disoroti oleh publik.

Termasuk menuntut kasus itu hingga Mahkamah Agung (MA). “Jadi yang melakukan pelanggaran itu bukan hanya yang kecil dan miskin. Seringkali kalau pelanggaran pada yang kecil dan miskin ramai-ramai kita viralkan dan caci maki, tapi pelanggaran yang besar dan raksasa luput dari perhatian,” kata Anies.

Sebelumnya, ruas jalan umum di Jalan Jatibaru, Tanah Abang, Jakarta Pusat dialihfungsikan Anies menjadi lokasi lapak pedagang kaki lima (PKL) Tanah Abang. MA memenangkan gugatan politikus PSI William Aditya dan Zico Leonard, terhadap Peraturan Daerah (Perda) No.8/2007, tentang Ketertiban Umum. Dua anggota DPRD DKI terpilih PSI itu menggugat pasal 25 ayat 1, tentang kewenangan Gubernur DKI Jakarta memberikan izin trotoar dan jalan sebagai tempat usaha PKL.

MA kemudian membatalkan kebijakan alih fungsi ruas jalan itu. Kebijakan Anies tersebut dinilai bertentangan dengan Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No.22/2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Putusan MA mengamanatkan, Perda No.8/2007, pasal 25 ayat 1 tidak memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak berlaku.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com