hut

Hingga Agustus 2019, PMI Asal NTT Meninggal 74 Orang

Editor: Koko Triarko

KUPANG – Masalah perdagangan orang, makin hari makin meningkat. Data statistik BNP2TKI, menunjukan, sepanjang 2012 hingga 2018, Pekerja Migran Indonesia yang meninggal sebanyak 1.288 orang. Malaysia merupakan negara penempatan yang menduduki posisi tertinggi dengan angka kematian sebanyak 462 kasus, disusul oleh Arab Saudi sebanyak 224 kasus PMI meninggal.

“Sementara PMI yang meninggal di Taiwan sebanyak 176 kasus serta Korea Selatan 59, Brunai Darussalam 54 dan Hongkong 48 kasus,” sebut ketua Jaringan Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo, Kamis (15/8/2019).

Dalam rilis yang diterima Cendana News, Rahayu mengatakan, perdagangan manusia yang terjadi di dunia makin meningkat. Berdasarkan Fellowship untuk Jurnalis, menunjukkan ada 92, 46 persen. Masalah perdagangan manusia dari Indonesia sebanyak 5,551.

Ketua Jaringan  Nasional Anti Tindak Pidana Perdagangan Orang (JarNas Anti TPPO), Rahayu Saraswati Djojohadikusumo (kanan) bersama Ninik Rahayu,anggota Ombudsman RI.Foto : JarNas Anti TPPO.

Menurutnya, kebanyakan kasus perdagangan manusia adalah perempuan dan anak. Hal ini terlihat dalam laporan Fellowship yang menunjukan, bahwa pada kasus perdagangan manusia Indonesia, perempuan memiliki tingkat kerentanan tertinggi sebanyak 4.888 atau 73 persen.

“Sedangkan anak perempuan 950 atau 14 persen, laki-laki dewasa 647 atau 10 persen dan anak laki-laki 166 atau 2,5 persen,” terangnya.

Dalam kasus 195 PMI yang terancam hukuman mati, saran Rahayu, sangat baik Indonesia melakukan pendampingan hukum dan lobi politik untuk melindungi warga negaranya yang terancam hukuman mati di luar negeri.

Selain itu, perempuan yang biasa dipanggil dengan Sara ini juga mengatakan, Indonesia masih sangat lalai dalam memberikan perlindungan warga negaranya yang bekerja di luar negeri.

“Hal ini terlihat pada meningkatnya kasus pemulangan jenazah PMI yang berasal dari NTT, yang setiap tahun mengalami peningkatan. Hingga Agustus 2019, NTT telah menerima 74 jenazah yang telah dipulangkan, dan kasus hukumnya tidak diproses,” tegasnya.

Sara yang juga anggota Komisi VIII  DPR RI ini, mengatakan, sangat baik jika pemerintah Indonesia melakukan pengawalan pada kasus-kasus hukum PMI. Hal ini sangat penting, agar keluarga korban bisa mendapatkan hak-haknya.

Andy Ardian dari ECPAT Indonesia yang juga Sekretaris JarNas Anti TPPO, mengatakan, bahwa situasi ini merupakan tuaian hasil dari pembiaran yang telah dilakukan oleh negara dalam melindungi warga negaranya, yang terpaksa bekerja ke luar negeri dan dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang.

Andy pun menyebutkan, situasi kemiskinan yang menyebabkan masyarakat NTT rentan untuk menjadi korban perdagangan orang, selain itu Indonesia juga perlu mewaspadai situasi kerentanan saat terjadinya bencana.

“Sebagai negara yang sangat rawan terjadi bencana, situasi ini dimanfaatkan oleh sindikat perdagangan orang dengan motif memberikan bantuan,” sebut Andy.

Lihat juga...