hut

INDEF: Pemindahan Ibukota Bukan Solusi Pecahkan Masalah Ekonomi

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

JAKARTA — Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) menilai keputusan pemerintah untuk memindahkan ibukota negara dari Jakarta ke pulau Kalimantan bukan memecahkan masalah ekonomi yang Jawa sentris.

“Kalau pemindahan ibukota negara ke Kalimantan karena alasan ekonomi yang masih Jawa sentris, ini terlalu dibuat-buat. Justru akan mendorong Kalimantan sentris, bukan Indonesia sentris, seperti yang ditujukan,” kata Ekonom senior INDEF, M Fadhil Hasan dalam diskusi publik bertajuk ‘Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibukota Baru’ di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Dia menyebutkan, tujuan-tujuan pemindahan ibukota yang telah dipublikasikan oleh pemerintah masih lemah. Seperti, untuk masalah pemerataan ekonomi, seharusnya lebih mengoptimalkan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

“Fungsi otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk aspek pemerataan ekonomi. Ini kan yang digadang-gadang sebagai penyebab utama perpindahan ibu kota,” ujarnya.

Padahal, menurutnya, Indonesia sudah ada aspek pemerataan lewat otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Pemerintah pusat sudah memberikan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus.

“Seharusnya ini yang dioptimalkan sehingga fungsinya lebih bisa maksimal,” tambahnya.

Pemerintah juga disarankan untuk lebih fokus dalam perbaikan industri yang memiliki nilai produktivitas. Karena tidak bisa langsung membandingkan lurus antara pemindahan ibukota di Brazil dengan Indonesia.

“Kedua negara tersebut memiliki perbedaan dari sisi geografis,” sebutnya.

Dia juga menegaskan, bahwa pemindahan ibu kota baru belum tentu berhasil. Karena dalam kenyataannya, banyak negara-negara yang akhirnya gagal, seperti Malaysia, Brazil, Korea Selatan, dan Australia.

“Banyak kota bekas ibukota baru di negara-negara tersebut akhirnya mati, tetap sepi, dan tidak menjadi nafas ekonomi negara,” ujar Fadhil.

Sementara Korea, sebut dia, pemindahan ibu kota baru dari Seoul ke Sejong belum terlaksana karena berbagai keterbasan anggaran dan dinamikanya.

Menurutnya, yang paling menentukan pemindahan ibukota negara, yakni harus melihat kondisi perekonomian dari waktu keputusan tersebut diambil dan proyeksi perekonomian kedepan.

“Pemindahan ibukota itu harus dilengkapi dengan framework yang komprehensif,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!