hut

INDEF: Posisi Indonesia Dalam Kiprah Investasi Global tak Jelas

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Ekonom senior Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Didik J Rachbini, mengaku kaget dengan penjelasan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Thomas Lembong, yang menyebut, bahwa empat unicorn Indonesia diklaim menjadi milik Singapura berdasarkan riset Google dan Temasek. 

“Menurut Thomas Lembong, unicorn kita diklaim sebagai unicorn Singapura. Saya kaget juga, di laporan itu ada 4 unicorn milik Singapura, dan di Indonesia, nol,” kata Didik, pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Polemik Investasi Asing di Unicorn’, Minggu (4/8/2019) sore.

Menurutnya, penjelasan Kepala BKPM tersebut tidak hanya membingungkan publik, tetapi juga menunjukkan tidak jelas posisi Indonesia di dalam kiprah investasi global.

Sehingga, ke depan tidak bisa tidak, Indonesia harus mempunyai dan menempatkan posisinya yang jelas. Karena ada peluang pasar yang besar dari 100 juta kelas menengah Indonesia yang potensial sebagai sasaran investasi.

Potensi pasar ini yang tidak boleh diobral murah kepada investor yang hanya mengincar pasar Indonesia, dan hanya menarik untung yang besar dari pasar di dalam negeri.

Ekonom senior INDEF, Didik J Rachbini. -Foto: Sri Sugiarti

“Pemerintah tidak bisa naif menjual murah pasar dalam negeri untuk dieksploitasi, tanpa melihat seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi dalam negeri,” tukasnya.

Karena, menurutnya, setiap investasi sudah otomatis membawa masuk modal ke dalam negeri, menyerap tenaga kerja dan menghasilkan output nasional.

“Tetapi jangan lupa, bahwa investasi yang orientasinya ke pasar dalam negeri, berbeda dengan investasi untuk ekspor dan bagian dari global chain,” katanya.

Ia mengatakan, investasi yang pertama membawa beban terhadap neraca berjalan, yang sudah sangat parah. Terutama pendapatan primer yang terus mengalami defisit paling besar pada dekade ini.

Setiap investasi, jelas dia, sebenarnya juga memberi dampak ekonomi yang baik. Sehingga pemerintah perlu mendorong agar masuk ke dalam negeri.

“Tetapi investasi yang hanya mengeksploitasi pasar dalam negeri membahayakan neraca berjalan nasional dalam jangka pendek maupun panjang,” tukas Didik.

Karena itu, lanjutnya, sejak saat ini kebijakan bidang investasi harus membedakan jenis investasi yang produktif untuk ekspor dan daya saing pasar global, serta investasinya hanya mengkesploitasi pasar dalam negeri.

“Pembedaan katagorin ini harus juga berbeda dalam perlakuannya,” tegasnya.

Sebagai gambaran, lanjutnya, neraca berjalan Indonesia sudah sangat berat. Yakni, sumber defisit neraca tersebut tidak lain adalah neraca jasa dan sekarang lebih berat dengan neraca pendapatan primer.

“Jika arus modal asing dipenuhi oleh investasi yang mengeksploitasi hanya pasar dalam negeri, maka dampaknya berat terhadap neraca berjalan, nilai tukar rupiah, ekonomi sektor luar negeri dan perekonomian secara keseluruhan rapuh,” tegasnya.

Defisit pendapatan primer sudah sangat besar dan menunggak hingga 30,4 miliar dolar Amerika Serikat (AS). Kebanyakan dari defisit pendapatan investasi, modal keluar yurisdiksi ekonomi Indonesia paling tidak sampai 29 miliar dolar AS.

Pertumbuhan modal dan pergerakannya antarnegara makin cepat.  “Inilah perubahan baru yang cepat dan harus dimenegerti oleh pemerintah. Pak Thomas merasa kaget dengan modal masuk ke Indonesia, tapi diklaim sebagai modal Singapura. Saya justru kemudian prihatin,” ujar Didik, lirih.

Menurutnya, jika investasi yang digadang-gadang hanya untuk eksploitasi pasar dalam negeri, maka investasi tersebut berkualitas rendah. Dampaknya terhadap perekonomian bercampur antara positif menyerap tenaga kerja. Dan, produktif menciptakan barang jasa, tetapi juga berdampak negatif menyedot modal keluar.

Ada pun solusinya, menurut Didik, adalah pemerintah mendorong dan memberikan insentif terhadap investasi yang produktif berorientasi keluar, daya saing dan ekspor. Sehingga berdampak positif terhadap pemupukan devisa dan memperkuat ekonomi sektor luar negeri.

Pada saat yang sama, selain menekan defisit jasa dan pendapatan primer, neraca berjalan hanya dapat diperbaiki. Itu pun jika neraca perdagangan mengalami surplus besar, seperti pada periode 1980-an sampai 1990-an.

“Dari sisi ini, kebijakan pemerintah saat ini kalah jauh dengan kebijakan pada  masa Orde Baru. Ekspor tumbuh bukan hanya dua digit, tetapi di atas 20 persen,” tegas Didik.

Dia mengimbau, pemerintah memperbaiki neraca perdagangan  dengan menekan strategi ekspor yang kuat. Seperti sebelumnya, juga menahan impor agar neraca perdagangan tidak sakit.

Lihat juga...