hut

Kejaksaan Purwokerto Kaji Pembongkaran Taman Edukasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Pembongkaran Taman Edukasi Sumber Daya Air (TESDA) yang berlokasi di dekat Sungai Kranji, Purwokerto sedang dalam pengkajian pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Purwokerto.

Langkah tersebut dilakukan pihak Kejari, karena banyaknya suara di masyarakat yang menyayangkan pembongkaran taman tersebut.

Kasi Intelijen Kejari Purwokerto, Suryadi, menjelaskan terkait pembongkaran taman edukasi, Selasa (6/8/2019) – Foto: Hermiana E. Effendi

“Jika ada keluhan atau hal yang ramai diperbincangkan di masyarakat, maka kita mempunyai kewajiban untuk melakukan kajian, termasuk dalam kasus pembongkaran taman tersebut,” kata Kasi Intelijen Kejari Purwokerto, Suryadi, Selasa (6/8/2019).

Lebih lanjut ia menjelaskan, selaku ketua Pengawalan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah ( TP4D), ia mengaku belum diminta pendapat tentang pembongkaran taman yang sudah menelan anggaran APBD Banyumas hingga Rp 2 milliar tersebut.

Undangan untuk rapat dua hari lalu, hanya membahas dasar-dasar hukum dari penghapusan aset milik pemkab. Namun, tidak membahas khusus soal pembongkaran taman.

“Kemarin TP4D hanya membahas dasar hukum penghapusan aset, temasuk salah satunya dasar hukum pembongkaran. Tetapi tidak membahas rencana untuk membongkar taman,” tegasnya.

Saat ini, posisi taman edukasi, sebagian sudah dihapus dari aset milik Pemkab Banyumas, karena sedang dilakukan pembongkaran. Pembongkaran taman edukasi yang baru saja diresmikan Bupati Banyumas, Achmad Husein pada bulan Desember 2018 ini, karena di bagian atasnya sedang dibangun jembatan layang yang merupakan jalan tembus dari Jalan Jenderal Soedirman ke Jalan Gerilya.

Suryadi menjelaskan, dalam kasus pembongkaran ini, pihaknya bersifat pasif, begitu pula yang dijalankan kejaksaan selama ini. Ketika ada permohonan untuk pengawalan atau pembahasan terkait kajian hukum tertentu dari Pemkab Banyumas, baru pihak kejaksaan turun.

Terkait kajian yang dilakukan pihak kejaksaan, lanjutnya, yaitu untuk mengetahui dasar hukum atau regulasi yang digunakan Pemkab Banyumas dalam pembongkaran dan penghapusan aset tersebut.

Jika dari hasil kajian nantinya, ditemukan adanya indikasi pelanggaran aturan atau pelanggaran hukum, maka baru akan diproses. Dan pihak penyelenggara pembongkaran bisa dikenai sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Kabupaten Banyumas, Irawadi, mengatakan, tidak semua taman diratakan dengan tanah, tetapi hanya sebagian saja, yaitu sebagian paving dan tanaman. Sementara bagian taman lainnya tetap dipertahankan.

“Pembongkaran sebagian taman itu untuk memasang tiang pancang  jembatan layang. Lokasi yang dibongkar untuk memasang pondasi, namun hanya sebagian saja,” terangnya.

 

Lihat juga...

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

» www.escortantalyali.com