hut

Kejelasan Hukum untuk Percepatan Pembangunan Infrastruktur Listrik

Wapres Jusuf Kalla menghadiri acara The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019) - Foto Ant

JAKARTA – Upaya percepatan pembangunan infrastruktur listrik di Indonesia, memerlukan kejelasan hukum. Hal itu dibutuhkan, agar tidak ada ketakutan bagi pejabat dan pengusaha dalam menjalankan kebijakannya.

“Saya paham bahwa ini listrik sesuatu yang harus hati-hati, tapi lama-lama menjadi ketakutan. Lima direksi PLN terakhir, empat yang masuk penjara. Walaupun saya belain, mereka kadang-kadang sebabnya tidak jelas,” kata Wapres Jusuf Kalla (JK) saat menghadiri The 7th Indonesia International Geothermal Convention and Exhibition 2019 di JCC Senayan Jakarta, Selasa (13/8/2019).

JK mengatakan, kinerja PLN dan mitra swasta untuk mempercepat pembangunan insfrastruktur, guna memenuhi kebutuhan listrik masyarakat setiap tahun meningkat. Namun, menjadi dilema antara pemenuhan kebutuhan listrik dan pembangunan infrastrukturnya, karena terkadang menimbulkan pelanggaran hukum, khususnya tindak pidana korupsi.

“Semua pejabat itu harus kerjanya menguntungkan orang main. Kalau dianggap menguntungkan tapi orang PLN-nya kena masalah, maka itu penegakan hukumnya harus diawasi. Kecuali kalau memang Dia (Direksi PLN) melanggar hukum, itu lain lagi,” jelasnya.

Wapres mengatakan, Indonesia sangat lambat dalam menyediakan pembangkit listrik. Baik untuk keperluan cadangan, maupun dari energi terbarukan. Oleh karena itu, percepatan dalam pembangunan infrastruktur kelistrikan, memerlukan kerja sama dari berbagai pihak baik Kementerian ESDM, PLN, dan pihak swasta.

“Kelambatan ini harus sama-sama diperbaiki prosesnya, Pak Wamen (ESDM) dengan Menteri (ESDM), PLN dan asosiasi pengusaha harus duduk bersama membicarakan apa masalahnya untuk mempercepat itu,” tutup JK. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!