hut

Kemendagri Dorong Penegakan Hukum ASN Terlibat Tipikor

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) hingga kini terus mendorong penegakan hukum bagi Kepala Daerah dan ASN yang melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Akmal Malik, Pelaksana Tugas (Plt.) Dirjen Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, mengatakan, penegakan hukum dilakukan sebagai upaya melaksanakan Peraturan Presiden tentang Reformasi Birokrasi yang membutuhkan koordinasi dan komunikasi dengan sejumlah pihak.

Hal itu dikatakannya dalam ‘Pertemuan Penyelesaian Sengketa Hukum Bidang Otonomi Daerah Dalam Rangka Penegakan Hukum Bagi Kepala Daerah dan ASN yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor)’ di Grand Mercure Harmoni, Jakarta, Kamis (15/8/2019).

“Kami sudah berupaya semaksimal mungkin, dan sudah melakukan koordinasi yang intensif bersama teman-teman MenPAN-RB, KPK, BKN, dan sebagainya untuk mencoba mendorong agar upaya kita untuk penegakan hukum bagi ASN bisa dilaksanakan.

Memang fakta riil yang ditemukan  antara kami dan BKN  ada beberapa perbedaan data. Itu kita luruskan,  komunikasi yang sangat intens tetap kita satukan. Kita tetap progres secara paralel supaya penegakan hukum tetap terdorong,” jelas Akmal.

Akmal menambahkan, dari total sebanyak 2.357 ASN yang harus dilakukan Pemberhentian dengan Tidak Hormat (PTDH), sebanyak 2.259 ASN berada di lingkup pemerintah daerah dan 98 orang berada di instansi pusat.

Tercatat hingga 5 Agustus 2019, berdasarkan data penyesuaian, masih ada 168 ASN di tingkat instansi  daerah yang belum diproses oleh PPK.

“Memang ada banyak faktor yang menyebabkan kurang lebih 168 orang  yang masih belum dilakukan Pemberhentian dengan Tidak Hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) daerah. Rinciannya ada 10 PNS di lingkup provinsi, PNS pemerintah kabupaten/kota 139 orang, PNS di kota 19 orang, total semua kurang lebih 168 orang,” kata Akmal.

Angka itu menurut Akmal sudah mencapai progres yang cukup bagus. Akmal mengungkap ada beberapa kesulitan dalam memberhentikan ASN yang korupsi.

Akmal menambahkan, penegakan hukum terhadap ASN yang melakukan pelanggaran seharusnya dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di tingkat masing-masing daerah. Sehingga kewenangannya berada pada PPK. Namun, persoalan yang dihadapi, tak mudah untuk mendorong PPK melakukan kewenangan.

“Kita mengetahui bersama UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN  mengatakan yang diberi otoritas memberikan sanksi kepada ASN yang telah terbukti melanggar adalah PPK. Untuk di tingkat nasional, PPK-nya ada menteri masing-masing atau Kepala Badan. Untuk provinsi yang menjadi PPK  gubernur, kota/kabupaten PPK  di walikota/bupati. Kewenangan itu ada di PPK. Permasalahannya yang mendorong PPK ini tidak mudah, upaya itu yang terus kita lakukan,” ungkapnya.

Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membuat putusan yang memperkuat Surat Keputusan Bersama (SKB) untuk percepatan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang sudah Inkrah kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).

Sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XVI/2018 tersebut, pemberhentian PNS tidak dengan hormat, adalah bagi mereka berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap  karena melakukan perbuatan yang ada kaitannya dengan jabatan seperti korupsi, suap, dan lain-lain.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!