hut

KPK: ASN Dilarang Terima Gratifikasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

MALANG – Deputi Pencegahan Direktorat Gratifikasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Yuli Kamalia, mengatakan, dari survei yang dilakukan oleh KPK, ternyata masih banyak masyarakat yang memberikan ucapan terima kasih dalam wujud hadiah atau gratifikasi kepada pegawai negeri.

“Oleh karenanya upaya untuk menyerukan anti-gratifikasi atau anti-pemberian hadiah terima kasih kepada pegawai negeri itu tetap kita gaungkan hingga sekarang,” ujarnya saat menjadi pembicara bertajuk ‘Sosialisasi Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN)” di lingkungan Pemerintah kota Malang, di hotel Atria, Rabu (21/8/2019).

Suasana Sosialisasi Gratifikasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kota Malang, di hotel Atria, Rabu (21/8/2019). Foto: Agus Nurchaliq

Menurutnya, pemberian hadiah  bagi pegawai negeri dan pejabat negara pasti ada hubungannya dengan pekerjaan mereka sehingga perlu dikendalikan.

Mereka sebagai pegawai negeri dilarang sesuai pasal 12 B UU Nomor 31 tahun 1999 untuk menerima hadiah atau gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas serta kewajibannya.

Dikatakan Yuli, dampak terbesar dari gratifikasi itu jika yang awalnya hanya sekedar hadiah, lama-lama jika dibiasakan akan menjadi suap sehingga bisa menjadi korupsi jenis lain. Karena gratifikasi asalnya memang dari korupsi.

“Jadi dari hadiah yang setiap hari diberikan kepada pegawai negeri, bisa jadi lama kelamaan pegawai negeri tersebut tidak hanya menerima tapi meminta sehingga menjadi transaksional suap,” terangnya.

Namun sebenarnya ada beberapa kejadian yang menjadi ranah sosial. Penerima gratifikasi tidak perlu melaporkan ke KPK diantaranya dalam rangka pernikahan atau dalam rangka musibah. Itu batasan pemberiannya satu juta rupiah. Kemudian dalam rangka ulang tahun sesama rekan, batasan pemberiannya 300 ribu rupiah.

“Jadi memang ada beberapa batasan nilai untuk ranah sosial,” sebutnya.

Lebih lanjut disampaikan Yuli, upaya pencegahan dari KPK sendiri sebenarnya sudah banyak sekali, salah satunya dengan melakukan koordinasi wilayah untuk memetakan titik mana saja yang rentan terhadap korupsi.

“Jadi kita bermitra dengan daerah sebagai trigger. Sehingga daerah yang nantinya akan membenahi sistem dari internal daerahnya masing-masing,” akunya.

Di kota Malang sendiri sudah dikuatkan sejak tahun lalu dan berjalan terus upaya pencegahan korupsi dengan mengendalikan hadiah atau mengendalikan gratifikasi bagi ASN.

Sementara itu, Walikota Malang, Sutiaji, dalam sambutannya, mengajak seluruh elemen untuk memerangi budaya gratifikasi yang justru akan membawa dampak tidak baik kepada pelayanan publik.

“Kami sedang menyusun sistem digitalisasi untuk memangkas sekaligus meminimilisir pertemuan face to face antara yang melayani dan yang dilayani. Karena biasanya gratifikasi itu muncul dari dua arah yakni dari pihak yang melayani dan pihak yang dilayani,” ungkapnya.

Ketika digitalisasi ini bisa diterapkan dalam pelayanan publik, lanjutnya, maka insyaallah gratifikasi tidak akan ada lagi.

Menurutnya pihaknya akan berupaya semaksimal mungkin agar literasi terkait gratifikasi bisa dipahami oleh seluruh elemen masyarakat.

“Tidak hanya sebatas literasi saja, tetapi harus mampu kita implementasikan dalam tata kelola pemerintahan kota Malang,” pungkasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!