hut

KUA-PPAS Diharapkan Diselesaikan DPRD Banyumas Sebelum Purna Tugas

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PURWOKERTO – Pembahasan rancangan Kebijakan Umum Anggaran-Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun anggaran 2020, diharapkan bisa diselesaikan oleh DPRD periode sekarang, sebelum purna tugas. Sebab, jika sampai tidak selesai, maka pembahasan KUA-PPAS dipastikan akan molor hingga bulan Oktober.

Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat, mengatakan, waktu pembahasan sudah sangat mendesak, sebab masa tugas DPRD sekarang akan berakhir pada tanggal 20 Agustus 2019, bersamaan dengan dilantiknya anggota DPRD periode 2019-2024.

Wakil Ketua DPRD Banyumas, Supangkat, menegaskan KUA-PPAS harus segera dituntaskan, Jumat (16/8/2019) – Foto: Hermiana E. Effendi

“Waktunya sudah mepet sekali, tetapi kita masih berharap bisa diselesaikan, karena DPRD sekarang ini masih mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas-tugasnya sampai dengan tanggal 19 Agustus,” jelasnya, Jumat (16/8/2019).

Hanya saja, lanjutnya, minggu ini kegiatan sangat padat. Misalnya untuk tanggal 16 dan 17 Agustus, DPRD harus mengikuti agenda HUT Kemerdekaan RI, mulai dari upacara hingga mendengarkan pidato kenegaraan presiden.

Sementara tanggal 18 Agustus, merupakan hari libur dan pada Senin (19/8/2019), ada kegiatan gladi bersih persiapan pelantikan anggota DPRD baru.

“Kita akan upayakan untuk melakukan pembahasan KUA-PPAS pada Senin sore, lembur hingga malam hari. Ini sesuai dengan yang dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Banyumas, semoga saja bisa selesai pembahasannya,” kata Ketua DPD II Partai Golkar Banyumas ini.

Pembahasan KUA-PPAS 2020, saat ini sudah pada pembahasan di tingkat komisi. Tahap selanjutnya yang diagendakan pada Senin malam, adalah pembahasan di tingkat Banggar DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) eksekutif.

Menurut Supangkat, jika KUA-PPAS 2020 tidak bisa diselesaikan oleh DPRD periode sekarang, dikhawatirkan waktunya akan molor lebih lama. Sebab, pasca pelantikan DPRD baru, banyak proses yang harus dilalui terlebih dahulu.

Antara lain, penunjukan pimpinan DPRD sementara, kemudian pembentukan fraksi-fraksi dan dilanjutkan dengan pembahasan tata tertib DPRD. Pembahasan tata tertib DPRD ini biasanya selesai dalam jangka waktu antara 2 minggu hingga satu bulan.

“Setelah pembahasan tata tertib DPRD selesai, masih ada agenda selanjutnya yang harus dilakukan, yaitu pembentukan alat kelengkapan DPRD, komisi, banggar dan sebagainya, setelah alat kelengkapan DPRD terbentuk, baru bisa dilakukan pembahasan KUA-PPAS,” terangnya.

Sehingga, jika KUA-PPAS 2020 dibahas oleh DPRD baru, maka pembahasan baru efektif bisa dimulai Oktober. Molornya penetapan KUA-PPAS tentu akan berdampak pada jalannya roda pemerintahan di Kabupaten Banyumas, karena banyak kegiatan pembangunan yang belum bisa dilaksanakan.

Lihat juga...