hut

LBH Minta Pemkab Solok Pertimbangkan Penggusuran Pedagang

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, Sumatera Barat, meminta kepada Pemerintah Kabupaten Solok, untuk melakukan pertimbangan sebelum mewujudkan penggusuran 80 pedagang yang ada di area Terminal Alahan Panjang Solok.

LBH Padang menyatakan penggusuran yang akan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Solok terhadap sekira 80 orang pedagang Alahan Panjang pada Rabu, 14 Agustus 2019 mendatang itu, sangatlah disayangkan.

Kepala Bidang Advokasi Kebijakan Publik dan Pengacara Publik LBH Padang, Aulia Rizal, mengatakan, penggusuran paksa yang bakal dilakukan oleh Pemkab Solok, perlu dilakukan dialog. Hal ini mengingat, penggusuran tersebut bakal mengusik nasib dan aspirasi warga yang menggantungkan hidup sebagai pedagang kecil di daerah tersebut.

Ia menyebutkan, jika melihat sejarahnya, Terminal Gumanti Alahan Panjang Solok sudah berdiri sejak tahun 1994. Berdasarkan informasi warga, lahan untuk berdirinya terminal tersebut berasal tanah ulayat nagari Alahan Panjang, yang kemudian diserahkan ke Pemerintah Kabupaten Solok.

Artinya, sejak berdirinya terminal tersebut, mulai banyak warga alahan panjang berdagang di sekitar area terminal. Namun sebelum berdirinya terminal, warga juga sudah ada yang berjualan dengan menggunakan gerobak (saat itu lahan berupa lapangan bola, sekira tahun 1990).

“Kita menyayangkan kegiatan penggusuran itu. Karena perdagangan di area terminal Gumanti Alahan Panjang merupakan satu-satunya harapan menggantungkan hidup dan ekonomi keluarga bagi para pedagang. Kita ingin Pemkab Solok jangan melakukan tindakan yang semena-mena,” katanya, ketika dihubungi Cendana News , Senin (12/8/2019), malam ini.

Aulia Rizal menyatakan, LBH Padang beserta Asosiasi Pedagang Kecil Alahan Panjang menolak untuk dipindahkan ke bekas SMP 1 Lembah Gumanti karena sulit diakses oleh masyarakat atau pembeli.

Kondisi tersebut dikhawatirkan dapat merugikan pedagang. Sehingga sama artinya dengan menikam dan mematikan ekonomi pedagang kecil secara perlahan.

Untuk itu, Asosiasi Pedagang Alahan Panjang melalui LBH Padang menyatakan menolak pembongkaran tersebut. Selain itu, Pemkab Solok diminta melakukan dialog dan mendengarkan aspirasi pedagang.

“Kalau tidak ada dialog terlebih dahulu, kegiatan penggusuran itu sama saja dengan penggusuran paksa dan bersifat sepihak,” tegasnya.

Menurutnya, sejak munculnya rencana pembongkaran oleh Pemkab Solok itu, pedagang mengaku undangan dari Pemkab hanya berupa sosialiasi satu arah, tanpa memberi ruang bagi warga pedagang untuk menyampaikan harapan dan tawarannya.

“Jadi pedagang berharap agar Pemkab Solok mau membuka ruang dialog yang layak, partisipatif dan mengakomodasi aspirasi rakyatnya,” ujarnya.

LBH menilai, apabila pembongkaran paksa tetap dilakukan tanpa adanya kepastian perihal lokasi strategis yang menjamin keberlangsungan usaha, maka hal tersebut merupakan langkah mundur bagi Pemkab Solok dan jelas bertentangan dengan Visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Solok untuk mensejahterakan warganya.

LBH Padang memandang tindakan pembongkaran paksa dan tidak adanya jaminan keberlangsungan ekonomi pedagang, bila tetap dilakukan, ini merupakan upaya yang melanggar Konstitusi dan HAM oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Solok.

Padahal negara melalui konstitusi telah menjamin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Serta Pasal 28 ayat (2) yang pada prinsipnya menjamin setiap orang berhak untuk bekerja.

Untuk itu, sebagai negara yang memiliki komitmen dan menjunjung tinggi HAM, semestinya pemerintah juga mengacu terhadap Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) (sebagaimana tercantum dalam konsiderans TAP MPR Nomor XVII/MPR/1998, UU 11/2005 dan UU 12/2005), yakni Pasal 23 ayat (1) DUHAM secara substansi menyebutkan setiap orang berhak atas pekerjaan dan berhak atas perlindungan dari pengangguran.

Selanjutnya perihal ini juga diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan Internasional Covenan on Economic, Social and Cultural Right (Konvenan tentang Hak Hak Ekonomi Sosial dan Budaya Pasal 6 ayat (1) juga menggariskan bahwa negara dari pihak konvenan ini mengakui hak atas pekerjaan dan akan mengambil langkah langkah yang tepat guna melindungi hak ini.

“Hak atas pekerjaan, sebagai kategori hak ekonomi, sosial dan budaya (hak ekosob) merupakan hak dengan sifat hak positif (positive right) yang berarti menuntut campur tangan negara (intervensionis) sehingga hak-hak tersebut terpenuhi (to protect and to fullfil), bukan sebaliknya,” ungkapnya.

Untuk itu LBH Padang meminta, agar Pemkab Solok dalam hal ini Bupati dan Wakil Bupati untuk membuka ruang dialog yang partisipatif, mengakomodasi harapan atau aspirasi para pedagang, dan menjamin keberlangsungan usaha di tempat yang layak dan strategis bagi para pedagang khususnya pedagang di area Terminal Gumanti Alahan Panjang.

Selanjutnya, LBH juga meminta untuk menghentikan tindakan pembongkaran atau penggusuran paksa yang akan dilakukan pada Rabu mendatang, sebelum tercapai kesepakatan dengan para pedagang tersebut perihal jaminan keberlangsungan usaha dan lokasi yang layak dan strategis untuk berdagang.

“Kita juga meminta kepada seluruh anggota DPRD Kabupaten Solok untuk berperan melindungi hak-hak pedagang kecil, khususnya di Terminal Gumanti Alahan Panjang dengan segenap kewenangan konstitusional yang dimiliki,” ucapnya.

Lihat juga...