hut

MA – BSSN Jalin Kerja Sama Perkuat ‘E-Litigation’

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Mahkamah Agung RI dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menjalin kerja sama, menyusul segera diluncurkannya persidangan di Pengadilan secara elektronik, dan aplikasi e-Litigasi Mahkamah Agung RI. E-Litigation membutuhkan verifikasi keaslian dokumen secara elektronik, sehingga butuh penanganan keamanan informasi dan tanda tangan digital pendukung e-Litigasi Mahkamah Agung.

“Aplikasi ini bertujuan untuk menghindarkan hal-hal yang bisa mencederai wibawa pengadilan antara aparatur pengadilan dengan para pihak yang memiliki permasalahan di pengadilan,” kata Kepala Biro Hukum dan Humas MA, Abdullah, di Jakarta, Kamis (15/8/219).

Abdullah menyebutkan, perjanjian kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Badan Siber dan Sandi Negara terkait tanda tangan elektronik, agar bisa segera dilakukan memorandum of understanding (MOU), untuk mengakomodir kebutuhan aplikasi e-Litigasi Mahkamah Agung yang akan diluncurkan pada Senin, 19 Agustus 2019, di Gedung Mahkamah Agung.

E-Litigation ini bertujuan untuk mempermudah pekerjaan peradilan dalam menerapkan sistem persidangan secara elektronik. Selain itu, juknis e-litigation menjadi tantangan besar bagi aparatur peradilan. Sebab, dalam juknis, diatur misalkan, bagaimana tukar-menukar dokumen mulai gugatan, jawab jinawab, bahkan putusan,” jelasnya.

Sebagai langkah awal, lanjut Abdullah, Mahkamah Agung telah menunjuk beberapa pengadilan dari empat lingkungan sebagai Pilot Project, dalam melaksanakan peneraparan e-litigation ini. Pengadilan yang ditunjuk harus bersyukur, karena tidak semua pengadilan bisa menjadi pilot project.

“Pada 2020, penerapan e-litigation akan diwajibkan kepada seluruh pengadilan dari empat peradilan di seluruh Indonesia. Pasalnya, saat ini penerapan e-litigation dilakukan secara bertahap, sebatas tukar-menukar dokumen, seperti dokumen jawab menjawab dan putusan, sedangkan untuk proses pembuktian secara elektronik belum bisa dilaksanakan, karena faktor sarana dan prasana dan dukungan sumber daya manusia,” ungkapnya.

Abdullah menambahkan, sistem pembuktian secara elektronik memang belum diterapkan, perlu bertahap, karena untuk pembuktian secara elektronik butuh sarana dan prasarana, seperti alat teleconference, sistem IT yang mendukung dan SDM yang memadai.

“Dan, saat ini baru tahap tukar-menukar dokumen saja, tapi tanggal 1 Januari 2020, mau tidak mau e-litigation akan diberlakukan ke seluruh pengadilan di Indonesia,” sebutnya.

Lihat juga...