hut

Massa Aksi Kritisi Rencana Kunker Luar Negeri DPRD NTB

Editor: Koko Triarko

MATARAM – Forum Masyarakat Lombok Utara menilai, sikap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang tetap memaksa melakukan kunjungan kerja (kunker) ke luar negeri, dinilai sebagai bentuk sikap arogan dan tidak memiliki hati nurani.

Pasalnya, kunker dilakukan di saat masyarakat sedang mengalami penderitaan berat, dan tidur di bawah tenda, pascadilanda bencana gempa bumi yang meluluhlantakkan rumah warga, termasuk menelan puluhan ribu jiwa, beberapa waktu lalu.

“Mereka sama sekali tidak peka dan memiliki hati nurani, kunker ke luar negeri yang menghabiskan anggaran besar hingga Rp3,4 miliar lebih,” kata Andi, dari Forum Masyarakat Lombok Utara, ketika melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD NTB, Kamis (29/8/2019).

Andi menuding, kunker dilakukan hanya sebatas akal-akalan, tanpa tujuan jelas dan lebih hanya pelesiran anggota DPRD NTB menghabiskan anggaran.

Menurutnya, lebih baik anggaran besar tersebut digunakan untuk kepentingan membangun kembali sebagian rumah masyarakat yang sampai saat ini belum menerima bantuan dari pemerintah.

“Masyarakat korban gempa, sampai sekarang masih banyak hidup di tenda, ada 12.000 warga belum menerima bantuan dari pemerintah pusat, tapi DPRD justru akan asyik pelesiran ke luar negeri,” teriak Andi dalam orasinya.

Sebagai wakil rakyat, DPR seharusnya lebih peka, bukan justru hanya memperhatikan kepentingan pribadi. Masyarakat KLU merasa terhina dengan kunker DPRD, sementara masyarakat menderita, sakit hidup di bawah tenda.

Karena itu, katanya, masyarakat menagih dan meminta DPRD melakukan klarifikasi, apakah ada manfaat yang diberikan kepada masyarakat dari kunker ke luar negeri tersebut, atau hanya jalan- jalan semata.

Terpisah, Ketua DPRD NTB, Hj. Baiq Isvie Rupaeda, menanggapi santai tudingan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD. Menurutnya, kunker dilakukan semua anggota DPRD sudah sesuai mekanisme dan prosedur berlaku.

“Kunker itu sudah sesuai mekanisme ditetapkan di APBD, sudah lama, cuma sempat tertunda dan baru dilakukan kemarin. Secara aturan juga tidak ada yang kami langgar, persoalan ada yang setuju dan tidak, itu hak mereka” katanya.

Meski demikian, Isvie mengaku menampung kritikan masyarakat tersebut sebagai masukan bagi dewan, tapi yang jelas negara telah mengatur, DPR boleh melakukan perjalanan dinas, selama ada anggaran.

“Mengenai hasil, besok akan disampaikan melalui rapat paripurna, tapi yang jelas, kungker dilakukan bukan pelesiran, melainkan masih berkaitan dengan visi misi gubernur NTB, bidang pendidikan, tenaga kerja dan pariwisata,” katanya.

Lihat juga...