hut

MK Tolak Permohonan PDIP Terkait Sengketa Pileg di Riau

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Permohonan perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) Pileg 2019 yang diajukan oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK). Majelis Hakim Konstitusi memandang permohonan untuk Provinsi Riau tidak beralasan menurut hukum.

“Amar putusan. Menyatakan menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” tegas Ketua MK Anwar Usman saat sidang pengucapan putusan sengketa PHPU Pileg 2019 di Ruang Sidang, Gedung MK, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Dalam pertimbangan majelis, Hakim Konstitusi Suhartoyo membantah dalil-dalil permohonan Pemohon. Seperti di TPS 98 Air Jamban, Kabupaten Bengkalis, Pemohon melampirkan bukti P4 tapi formulir tidak diisi lengkap. Hal ini membuat MK tidak menemukan dalil Permohonan.

“Begitu juga di TPS 29 Pematang Mundu, memang terdapat ketidakcermatan penyelenggara. Namun, hal ini tidak membuat kerugian kehilangan suara bagi Pemohon maupun pihak lainnya,” ujarnya.

Selain itu, lanjutnya, Pemohon juga mempermasalahkan suara di TPS 07 dan TPS 09 Talang Mandi. Namun tidak ada korelasi kosongnya C1 dengan kerugian yang dialami Pemohon.

“Atas dasar ini, menyatakan permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya,” ucapnya.

Sengketa lainnya, permohonan Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ditolak oleh Mahkamah Konstitusi. MK berpendapat permohonan Partai Hanura dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD untuk Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) itu tidak beralasan menurut hukum.

“Amar putusan. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman didampingi delapan hakim konstitusi lainnya dalam sidang pleno pengucapan Putusan.

Dalam pertimbangan hukum, Hakim Konstitusi Arief Hidayat menyebutkan dalil Pemohon untuk Daerah Pemilihan (Dapil) 1 Kabupaten Rote Ndao kursi DPRD. Merujuk bukti video yang merekam proses perhitungan suara di suatu tempat, tidak menunjukkan bukti kuat adanya suara caleg Hanura ditulis untuk suara Partai Hanura.

“Dalam video tidak ada protes dari saksi Pemohon. Begitu juga tidak ada kegaduhan yang artinya tidak ada peristiwa luar biasa di sana,” sebutnya.

Selain itu, lanjut Arief, video yang ada tidak direkam dari samping, tapi dari jarak jauh, dan terjadi di malam hari. Hal Ini membuat MK tidak dapat melihat dengan jelas surat suara yang dicoblos dobel untuk Partai Hanura sekaligus caleg Hanura.

“MK juga tak dapat menghitung perolehan suara Pemohon. Sebab hanya terdengar suara sah saat proses perhitungan suara. Begitu juga di video, terdapat rekaman hasil rekapitulasi C1 Plano. Namun saat dicocokkan dengan C1 Pemohon maupun Termohon keduanya sama dan tak berbeda,” jelasnya.

Atas dasar tersebut, Mahkamah memandang Permohonan Pemohon tak beralasan menurut hukum.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com