hut

Mudahkan Beracara di Pengadilan, Ketua MA Launching e-Litigation

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Ketua Mahkamah Agung (MA), Hatta Ali, meluncurkan atau Launching e-Litigation, yakni peradilan secara elektronik yang berbasis teknologi, informasi dan komunikasi.

e-litigation ini seiring dengan tuntutan zaman, dimana mayoritas masyarakat sudah terhubungkan dengan dunia teknologi dan internet.

“Perkembangan teknologi, informasi dan komunikasi telah mengubah zaman, sehingga MA sebagai badan peradilan harus terus berubah sebagai peradilan yang modern berbasis teknologi informasi untuk melayani,” kata Ketua MA, Hatta Ali, saat launching e-litigation di Gedung MA, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Hatta Ali menyebutkan, aplikasi e-litigation sebagai implementasi terbitnya Perma Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Dimana dalam Perma ini, kata Hatta Ali, dikembangkan sistem baru terkait persidangan elektronik yang meliputi pertukaran dokumen persidangan. Misalnya, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan secara elektronik.

“Selain itu pengucapan putusan secara elektronik dan pengiriman putusan kepada para pihak secara elektronik. Dan untuk tahap awal ini, kita berlakukan untuk lingkungan peradilan umum, peradilan agama dan peradilan tata usaha negara,” ujarnya.

Menurut Hatta Ali, penerapan sistem peradilan secara elektronik ini dilakukan secara bertahap, hingga tahun 2020. Dimana tahun tersebut penerapan e-litigation akan diwajibkan kepada seluruh pengadilan dari empat peradilan di seluruh Indonesia.

Pasalnya, saat ini penerapan e-litigation dilakukan secara bertahap, sebatas tukar menukar dokumen, seperti dokumen jawab menjawab dan putusan.

“Sistem pembuktian secara elektronik memang belum kita terapkan, tentu ada tahapan, karena untuk pembuktian secara elektronik kita butuh sarana dan prasarana. Seperti alat teleconference, sistem IT yang mendukung dan SDM yang memadai. Oleh karena itu saat ini kita baru tahap tukar menukar dokumen saja. Tapi tanggal 1 Januari 2020, mau tidak mau e-litigation akan diberlakukan ke seluruh pengadilan di Indonesia,” jelasnya.

Selain itu, Ketua MA Hatta Ali, mengatakan, tuntutan untuk memangkas birokrasi yang tidak efektif dan efisien sudah menjadi keniscayaan dalam masyarakat yang semakin adaptif dengan teknologi dan informasi. Dimana sebut Hatta Ali, semua lembaga yang memberikan layanan publik dituntut untuk mampu melakukan inovasi agar dapat menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakat.

“Inovasi dalam konteks modernisasi merupakan hal yang penting sebagai pendorong bagi lembaga-lembaga yang memberikan layanan publik agar senantiasa responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Serta merupakan sarana perwujudan keterbukaan dan akuntabilitas lembaga publik kepada masyarakat,” sebutnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!