hut

Nelayan Flotim Keluhkan Pengurusan Surat Persetujuan Berlayar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

LARANTUKA – Nelayan Larantuka kabupaten Flores Timur (Flotim), NTT, mengeluhkan mahalnya biaya pengurusan Surat Persetujuan Berlayar (SPB). Ini menyebabkan banyak nelayan tidak mengantongi SPB saat berlayar mencari ikan terutama kapal Pole and Line penangkap cakalang dan tuna.

“Pemerintah tidak menyediakan Syahbandar Perikanan yang bertugas di Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Amagaraptai. Ini yang membuat nelayan mengurus SPB melalui agen,” sebut Pice da Santo, Senin (12/8/2019).

Dikatakan Pice, para nelayan terpaksa mengurus SPB melalui agen yang ditunjuk Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Larantuka. Rata-rata kapal Pole and Line berbobot di atas 12 Gross Ton (GT).

“Sekali mengurus SPB kami harus mengeluarkan biaya Rp150 ribu,” sebutnya.

Pice mengaku sudah berulangkali mencoba mengurus ke kantor UPP Larantuka. Dirinya mendapat jawaban bahwa pengurusan SPB harus melalui agen dan tidak boleh melalui UPP Larantuka.

Di kantor UPP Larantuka dikatakannya, adanya agen bisa membantu para nelayan. Hal ini mengingat, banyak kapal nelayan yang berlayar mencari ikan saat malam hari sehingga mudah mengurus SPB.

“Saya coba datang malam hari ke agen untuk urus SPB tapi kantor agen sudah tutup. Akhirnya kami terpaksa berlayar tanpa mengantongi SPB karena BBM dan umpan sudah tersedia semua,” ungkapnya.

Kepala UPP Larantuka, Simon Baon, mengatakan, banyak pemilik kapal nelayan datang ke kantornya dan meminta dibuatkan SPB. Rata-rata sebutnya, mereka tidak memiliki dokumen sehingga disarankan mengurus di agen pelayaran.

Kepala kantor Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Larantuka, Flores Timur, NTT, Simon Baon, saat ditemui Cendana News, Senin (12/8/2019). Foto: Ebed de Rosary

“Dalam regulasi, kecuali tidak ada perusahaan pelayaran, maka nahkoda bisa ambil alih mengurus sendiri. Tapi kalau di pelabuhan ada perusahaan pelayaran, silakan mengurus di sana,” katanya.

Soal tarif jasa pengurusan, kata Simon, pihaknya tidak berwenang menentukan. Dirinya pun sudah memanggil perusahaan pelayaran agar bisa membantu para nelayan dengan memberikan harga yang tidak terlalu memberatkan nelayan.

“Kadang kalau ada operasi penertiban dari Polair dan dinas Perikanan baru mereka urus surat dan dokumen. Pernah nelayan datang ke kantornya malam hari akibat terkena operasi penertiban,” ujarnya.

Pihak UPP Larantuka pun, tutur Simon, terpaksa harus bekerja hingga tengah malam membuat dokumen dan surat yang dibutuhkan. Surat sudah habis masa berlakunya tetapi nelayan tidak memperpanjang.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!