hut

 Nelayan Kecil tak Wajib Miliki SIUP

Editor: Koko Triarko

BALIKPAPAN – Penerbitan bukti pencatatan kapal nelayan kecil yang menggunakan satu kapal berukuran paling besar lima gross ton (GT), bisa diterbitkan wali kota atau bupati.  Menurut Kepala Dinas Pangan Pertanian dan Perikanan Balikpapan, Heria Prisni, penerbitan bukti pencatatan kapal, pelaksanaannya dilakukan oleh kepala dinas. 

“Penerbitan sesuai dengan wilayahnya, khusus untuk nelayan kecil untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” katanya, Rabu (15/8/2019).

Gubernur berwenang menerbitkan SIUP (Surat Izin Usaha Perikanan), SIPI (Surat Izin Penangkapan Ikan), dan SIKPI (Surat Izin Pengangkut Ikan) untuk kapal perikanan dengan ukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT, untuk orang yang berdomisili di wilayah administrasinya, dan beroperasi pada perairan di wilayah pengelolaan perikanan provinsi tersebut berkedudukan, serta tidak menggunakan modal asing dan atau tenaga kerja asing.

Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan Balikpapan, Heria Prisni, -Foto: Ferry Cahyanti

“Setiap orang yang melakukan usaha perikanan di bidang penangkapan, pengangkutan, pengolahan, dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP,” sebut Heria Prisni.

Dia memaparkan, perusahaan perikanan dalam melakukan usaha harus memiliki SIUP.

“Melakukan usaha perikanan dengan menggunakan sarana produksi yang tercantum dalam izin tersebut. Kewajiban memiliki SIUP tidak berlaku bagi nelayan kecil, dan atau pembudi daya ikan kecil, diganti dengan tanda pencatatan,” tandasnya.

Ditambahkannya, setiap orang yang melakukan usaha perikanan tangkap di WPP-NRI wajib memiliki izin usaha perikanan tangkap, yakni SIPI (surat izin penangkapan ikan).

“Ini merupakan izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan penangkapan ikan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SIUP,” imbuhnya.

Sedangkan surat izin kapal pengangkut ikan (SIKPI) adalah izin tertulis yang harus dimiliki setiap kapal perikanan untuk melakukan pengangkutan ikan.

Ada pun proses kewenangan penerbitan izin, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) RI melimpahkan kewenangan penerbitan izin usaha perikanan tangkap kepada direktur jenderal, gubernur, dan bupati atau wali kota sesuai kewenangannya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!