hut

Pajak Rokok Dinilai Diskriminatif

SEMARANG – Ketua Lembaga Hikmah dan Kebijakan Publik (LHKP) Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, Khafid Sirotudin, menilai terdapat diskriminasi penerapan peraturan berkaitan dengan pajak terhadap rokok dan tembakau.

“Rokok ini kena pajak ganda. Kena di industrinya, kena lagi di penjualannya,” kata Khafid, di Semarang, Minggu (11/8/2019).

Padahal, menurut dia, kontribusi rokok dan tembakau terhadap penerimaan negara cukup besar, mencapai sekitar Rp150 triliun per tahun.

Sementara, lanjut dia, yang kembali ke masyarakat hanya 2 persen. Lebih parah lagi, sudah tertempel stigma di masyarakat, jika merokok termasuk sebagai “kejahatan”.

Dengan kontribusi besar terhadap negara, kata dia, maka pemerintah harus memberikan hak yang layak kepada konsumen rokok, misalnya melalui penyediaan kawasan merokok yang layak.

Pendapat senada juga disampaikan Sekretaris Lembaga Penyuluhan dan Bantuan Hukum PWNU Yogyakarta, Gugun El Guyanie.

Ia menilai, gerakan antirokok telah menyusup hingga norma hukum. “Akibatnya cukai dipungut, pajak daerah juga dipungut,” kata dosen UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta ini.

Ia menilai, terdapat ketidakadilan karena adanya satu objek pajak yang dipungut dua kali. “Tidak ada produk yang dikenai pungutan seberat rokok,” tambahnya.

Gugun juga menyoroti penyusunan peraturan daerah tentang kawasan tanpa rokok, yang hanya meniru antara satu wilayah dengan yang lain.

“Kenapa dalam hal perda kawasan tanpa rokok, semua daerah sama, tinggal copy paste, hanya ganti judulnya,” katanya. (Ant)

Lihat juga...