hut

Pakar UGM Nilai PLN Perlu Membangun Pembangkit Listrik Tersebar

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

YOGYAKARTA –  Pakar Energi Terbarukan Fakultas Teknik UGM, Ahmad Agus Setiawan, ST, MSc, PhD, menilai perlunya pembangunan pembangkit listrik tersebar atau distributed power generation oleh PLN sebagai upaya untuk mengatasi persoalan sistem kelistrikan di tanah air saat ini.

Hal itu diungkapkannya, menanggapi peristiwa terhentinya pasokan listrik hampir di separuh wilayah pulau Jawa beberapa waktu terakhir.

“Pembangkit listrik tersebar menjadi opsi saat ini, kalau di sistem pemerintahan itu, semacam otonomi daerah namun masih dikelola oleh PLN,” kata Ahmad Agus Setiawan, di UGM, Selasa (6/8/2019).

Dikatakan Agus, selama ini, sistem pembangkit listrik yang dibangun PLN memakai sistem interkoneksi dari Jawa hingga Bali. Sehingga apabila sistemnya tidak dikondisikan dalam posisi aman maka salah satu saja mengalami gangguan akan terkena seluruhnya.

“Jadi ini sistem besar, yang kita tawarkan itu distribusi model kecil-kecil dan bisa on tapi cakupannya area kecil,” katanya.

Menurutnya, kejadian listrik padam hampir di separoh pulau Jawa pada hari Minggu kemarin bisa saja akibat gangguan kecil namun bisa memutus aliran listrik yang interkoneksi dari Jawa hingga Bali.

Meski ia menyebutkan pernyataan PLN soal penyebab pemadaman sering berubah, terakhir menyebutkan soal pohon sengon yang terlalu tinggi menyentuh kabel SUTET dan sebagainya.

Namun Ahmad Agus menilai perusahaan listrik negara ini perlu memperkuat sistem kelistrikan se-Jawa Bali karena menjadi tulang punggung kelistrikan nasional.

“Sesuai standar dan prosedurnya setiap pembangkit listrik mestinya memiliki genset sendiri namun jumlah kapasitas sangat kecil untuk mencakup distribusi wilayah yang tersebar luas,” katanya.

Selain memperkuat sistem kelistrikan yang interkoneksi tadi, pemerintah menurutnya perlu memperkuat sistem distribusi pembangkit tersebar dengan memanfaatkan Energi Baru Terbarukan (EBT). Salah satunya menelurkan kebijakan memberikan keleluasaan agar konsumen juga bisa menjadi produsen listrik.

“Seperti misalnya memanfaatkan tenaga surya atap sehingga bila terjadi gangguan konsumen bisa disconnect dengan sistem besar PLN, sementara sistem kecilnya secara autonomous bisa menghasilkan listrik untuk kebutuhan sendiri,” ujarnya.

Pemanfaatan energi terbarukan yang tersebar ini dinilai perlu mendapat dukungan pemerintah dan PLN. Selanjutnya peluang harus dibuka seluas-luasnya bagi masyarakat agar bisa turut berpartisipasi.

“Peraturan harus mendukung, harga dibuat menarik dan masyarakat diajak berpartisipasi aktif,” katanya.

PLN, menurutnya harus mengkoordinasikan pemanfaatan EBT tersebut karena sebagai lembaga yang melakukan monopoli distribusi listrik. Selain itu sistem PLN juga harus disiapkan, terlebih saat ini sudah ada peraturan menteri terkait hal ini.

“Meski saat ini PLN masih mengandalkan Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagai pembangkit listrik yang dianggap praktis, namun sesuai target energi terbarukan 23 persen pada tahun 2025, PLN seharusnya membangun pembangkit menyesuaikan dengan potensi sumber energi yang ada di lokasi wilayah seperti energi matahari, angin, air, biomass dan sebagainya,” pungkasnya.

Lihat juga...