hut

Pansel Serahkan 10 Nama Capim KPK ke Presiden Pada 2 September

Ilustrasi KPK - Foto Dokumentasi CDN

JAKARTA – Panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi periode 2019-2023, berencana menyerahkan 10 nama calon kepada Presiden Joko Widodo pada 2 September 2019.

“Tanggal 2 (September 2019) kita ke Presiden. Seperti yang kita sudah rencanakan sejak awal,” kata Ketua Pansel Capim KPK, Yenti Ganarsih, di gedung Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Yenti menyampaikan hal tersebut, seusai membuka ujian profile assestment, yang berlangsung pada 8-9 Agustus 2019 di gedung Lemhanas Jakarta. Ujian tersebut diikuti 40 orang Calon Pimpinan (capim) KPK.

“Bagi kami pansel, profile assesment ini adalah bagaimana mendapatkan kondisi psikologi dan manajerial. Misalnya, bagaimana dia memanage, lalu ada leadership, independency, akuntabilitas, integritas, decision making,” ungkap Yenti.

Profile assesment, merupakan kelanjutan tes psikologi yang telah dilakukan pada 28 Juli 2019 terhadap 104 capim. Namun, berdasarkan pengumuman pansel pada 5 Agustus 2019, hanya ada 40 kandidat yang lolos seleksi dan dapat melanjutkan ke tahap selanjutnya.

“Kemudian (tes psikologi) kemarin ada mengenai kesehatan jiwa, jadi hari ini apa yang kemarin tertulis ada yang disimulasikan, dipaparkan. Kita pansel walau bukan psikolog, tapi hal itu terbayang dan pernah dilakukan pada pansel-pansel yang lalu,” tambah Yanti.

Hasil dari profile assestment akan keluar pada 22 Agustus 2019. Dan setelah diplenokan, hasilnya dijanjikan Yenti akan juga langsung dipublikasikan. Setelahnya, para kandidat yang lolos akan mengikuti pemeriksaan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Subroto pada 26 Agustus 2019.

“Kita sudah pesan ke RSPAD, pada 26 Agustus untuk yang lulus agar melakukan tes kesehatan. Kemudian 27-30 Agustus kita wawancara dan uji atau diskusi publik. Mudah-mudahan pada 31 Agustus hingga 1 September kita rapat dan selesai,” jelas Yenti.

Maka pada 2 September 2019, Pansel Capim KPK akan menyerahkan 10 orang nama capim KPK sesuai dengan ketentuan UU 30/2002, tentang KPK. Sesuai ketentuan tersebut, pansel menyerahkan nama berjumlah dua kali dari jumlah komisioner KPK.

“Sampai tahap ini menurut saya, kami sudah mendapat angka yang terbaik dari yang ada. Jadi semoga tidak kurang dari 10 orang yang diserahkan, jadi dua kali yang dibutuhkan dan seperti pada pansel yang lalu kami sudah ambil dua untuk pencegahan, dua untuk bidang-bidang dari setiap komponen (di KPK) tapi kan kita berharap yang terbaik-lah sama DPR,” kata anggota pansel Harkristuti Harkrisnowo.

Dari 40 orang yang mengikuti profile assesment, latar belakangnya adalah akademisi atau dosen tujuh orang, advokat atau konsultan hukum dua orang, jaksa tiga orang, pensiunan jaksa satu orang, hakim satu orang, anggota Polri enam orang, auditor empat orang, komisi kejaksaan atau komisi kepolisian nasional satu orang. Kemudian komisioner atau pegawai KPK lima orang, PNS empat orang, pensiunan PNS satu orang dan lain-lain lima orang.

Anggota Polri yang menjadi capim yaitu:
1. Antam Novambar (Wakil Kepala Badan Reserse Kriminal Polri)
2. Bambang Sri Herwanto (Widyaiswara Madya Sespim Lemdiklat Polri)
3. Dharma Pongrekun (Wakil Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN))
4. Firli Bahuri (Kapolda Sumatera Selatan dan mantan Deputi Penindakan KPK)
5. Juansih (Polri, Analis Kebijakan Utama bidang Bindiklat Lemdiklat Polri)
6. Sri Handayani (Wakapolda Kalbar)

Selain enam orang anggota Polri tersebut unsur penegak hukum yang juga lolos adalah tiga orang jaksa yaitu:
1. Johanis Tanak (jaksa, Direktur Tata Usaha Negara pada Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara)
2. Sugeng Purnomo (Jaksa Direktur Penuntutan pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus – Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan)
3. Supardi (Koordinator pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, mantan Plt Direktur Pentuntutan KPK)

Sementara unsur internal KPK yang lolos adalah:
1. Alexander Marwata (komisioner KPK 2015-2019)
2. Laode M Syarif (Komisioner KPK 2015-2019)
3. Chandra Sulistio Reksoprodjo (Kabiro SDM KPK)
4. Giri Suprapdiono (Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK)
5. Sujanarko (Direktur Jaringan dan Kerja Sama Antar Komisi dan Instansi ( KPK) (Ant)

Lihat juga...