Pembangunan Inklusif Butuh Perubahan Struktural

Editor: Koko Triarko

MALANG – Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK), Sonny Harry B Harmadi, mengatakan, pembangunan berkualitas adalah pembangunan yang inklusif.

“Seluruh komponen masyarakat ikut terlibat di dalamnya. Termasuk mereka yang kurang beruntung, seperti anak-anak pekerja migran, anak-anak yang tidak diinginkan maupun anak-anak yang masuk dalam penjara sebagai narapidana,” kata Sonny, saat menghadiri acara Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia Inklusif Menuju Indonesia Inklusif Setara, Semartabat, di Gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB), Malang, Selasa (27/8/2019).

Menurutnya, tugas kita adalah mengajak kampus-kampus untuk tidak melakukan diskriminasi, untuk memberdayakan mereka, memberikan kesempatan yang sama bagi mereka untuk bisa belajar, bekerja, ataupun memperoleh pelatihan bekal hidup bagi mereka.

Ia mengatakan, hingga saat ini dukungan dari kampus sudah sangat bagus, sehingga bisa menjadi contoh panutan di masyarakat. Kampus-kampus selalu mengingatkan seluruh masyarakat di lingkungannya, agar tidak boleh diskriminatif, salah satunya dengan menyediakan infrastruktur yang ramah bagi difabel.

Deputi Bidang Koordinasi Pemberdayaan Masyarakat, Desa dan Kawasan, Kemenko PMK, Sonny Harry B Harmadi, saat memaparkan materi di Gerakan Nasional Revolusi Mental dalam Pembangunan Manusia Inklusif Menuju Indonesia Inklusif Setara, Semartabat, di gedung Widyaloka, Universitas Brawijaya (UB), Selasa (27/8/2019). –Foto: Agus Nurchaliq

“Kami terus mendorong fasilitas yang ramah difabel. Karena sebenarnya semua orang punya kesempatan, toh mereka tidak menginginkan kondisi itu, sehingga kita harus membuat mereka mampu untuk mandiri, berdaya dengan cara menyediakan infrastruktur yang mendukung,” terangnya.

Menurutnya, kampus-kampus sudah menjadi contoh penyedia-penyedia infrastruktur yang ramah difabel. Selain kampus, pemerintah juga harus bisa menjadi contoh bagi kehidupan di masyarakat dengan tidak melakukan diskriminasi, dan mendukung kehidupan mereka untuk bisa berdaya.

Lebih lanjut disampaikan Sonny, pada hakikatnya pembangunan yang inklusif membutuhkan prasyarat. Pertama, adalah perubahan struktural dari struktur ekonomi yang eksklusif menuju pada struktur sosial yang lebih akomodatif.

Kedua, adalah perubahan pada aspek kultural dengan mengembangkan nilai-nilai yang lebih berempati kepada kepentingan kelompok marginal.

“Memiliki empati itu tidak mudah, tetapi yang kita bangun lebih dulu sebagai sebuah rasa tentu empati, sehingga menjadi dasar bagaimana kita mengambil keputusan,” ujarnya.

Selanjutnya, ketiga, adalah menciptakan proses sosial yang dinamis untuk memungkinkan terjadinya perubahan struktural maupun kultural, sesuai tuntutan kebutuhan.

Wali Kota Malang, Sutiaji, menyampaikan, sesuai dengan visi kota Malang menuju Malang bermartabat, maka pemerintah harus hadir dengan kacamata yang jernih.

“Sebagai contoh, anak-anak punk yang di kolong jembatan juga punya sisi kebaikan dan jangan memandang mereka jelek. Kita yang berjubah masih punya iri, dengki, dan menghasut dengan mengatakan mereka jelek. Pemerintah harus melihat kenapa mereka bisa sampai seperti itu, agar SDM maju dan tidak ada diskualitas kebijakan,” ujarnya.

Sementara itu, Direktur Lembaga Pengkajian Kemasyarakatan dan Pembangunan (LPKP), Anwar Solihin, dalam sambutannya mengatakan, kegiatan ini diselenggrakan oleh

Kemenko PMK, bekerja sama dengan UB, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan LPKP.

“Kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan gerakan inklusi sosial dan mengajak para peserta untuk berperilaku inklusif serta lebih peduli terhadap kelompok termarginalkan, sekaligus menggali potensi untuk memperluas gerakan inklusi sosial bersamadengan civitas akademika,” pungkasnya.

Lihat juga...