hut

Pemindahan IKN, Emil Salim: Pemerintah Perlu Belajar dari ORBA

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Ekonom senior, Emil Salim, mengatakan, pada zaman Orde Baru (Orba), Presiden Soeharto membuat komitmen dalam sidang di hadapan DPR RI, bahwa pemerintah tidak akan devaluasi rupiah.

“Waktu itu semua tepuk tangan mendengar komitmen Pak Harto, pemerintah berjanji tidak akan devaluasi rupiah,” kata Emil, dalam diskusi publik bertajuk ‘Tantangan Persoalan Ekonomi Sosial dan Pemerintahan Ibu Kota Baru’ di Jakarta, Jumat (23/8/2019) sore.

Namun, menurutnya, dalam perjalanan pembangunan, keadaan devisa Indonesia menurun dan nilai tukar rupiah tidak realistis.

“Devisa kita menciut, dan nilai rupiah juga tak realistis. Ini harus devaluasi. Tetapi, Bank Indonesia (BI) dan Menteri Keuangan menyatakan, ‘jangan’, karena Presiden berjanji untuk tidak devaluasi,” imbuhnya.

Karena kondisi perekonomian nasional makin lepas landas, kata Emil, maka para ekonom pun berkumpul untuk menyatukan pikiran menyelematkan Indonesia.

“Kalau hanya janji Presiden, rupiah itu merosot terus ekonomi negara makin rusak. Apakah otak sehat ilmu ekonomi tidak layak untuk bicara dan membantu Presiden mengoreksi?” tukasnya.

Akhirnya, para ekonom bertemu dengan Presiden Soeharto untuk mengajukan dua opsi. Pertama, tidak ada devaluasi, maka perkembangan rupiah terus akan turun. Opsi kedua, yakni dengan devaluasi, kemungkinan ekspor naik dan rupiah kuat.

Presiden Soeharto diberi dua pilihan untuk menyelamatkan ekonomi nasional. “Dan, kata Beliau (Pak Harto), kenapa kita biarkan rupiah merosot?” kata Emil, menirukan jawaban Pak Harto, kala itu.

“Karena Bapak Presiden sendiri menjanjikannya di sidang  DPR,” jawab para ekonom, kata Emil.

Pak Harto pun menjawab kembali dengan bijaksana. “Lho, kalau janji saya keliru dan negara ini dikorbankan, lebih baik saya cabut ucapan saya demi kemajuan perbaikan bangsa. Srett…Beliau tanda tangan mencabut larangan devaluasi. Devaluasi dijalankan, rupiah selamat,  ekonomi selamat,” ungkap Emil.

Menurutnya, terkadang Presiden bisa membuat penilaian yang keliru, tapi kewajiban orang yang mengerti untuk membantu Presiden mengoreksi penilaian yang keliru itu.

Terkait pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan, menurutnya, para ekonom juga berhak untuk menyampaikan pendapatnya kepada Presiden Joko Widodo. Apalagi, melihat alasan pemindahan tersebut yang tidak tepat dalam memajukan ekonomi Indonesia.

“Saya berada dalam kondisi demikian. Terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan, saya mempertanyakan logikanya di mana,”  tukas mantan menteri Pembangunan dan Lingkungan di era Orba ini.

Emil mengaku, dirinya sudah menerima makalah paper BAPPENAS tentang pemindahan Ibu kota negara ke pulau Kalimantan. Dengan alasan tersaji, karena sekitar 75 persen penduduk Indonesia terkonsentrasi di pulau Jawa dan terbesar di Jakarta.

Pertumbuhan PDRB Jawa 58,49 persen PDRB nasional, dan pertumbuhan ekonomi Jawa 5,6 persen, lebih tinggi dari daerah lain.

Pulau Jawa mengalami krisis kesediaan air bersih, ancaman gempa, rawan banjir, tanah turun, muka air laut naik, kualitas air sungai tergenang, dan kemacetan transportasi.

“Saya baca makalah BAPPENAS tentang pemindahan ibu kota, dan saya anggap keliru. Maka, saya merasa perlu untuk memohon kepada Presiden Jokowi, untuk bisa mendengar opsi lain. Seperti zaman Orba, Pak Harto dikasih pilihan opsi,” ujarnya.

Dalam pidatonya di hadapan DPR RI, Presiden Jokowi meminta izin untuk pemindahan ibu kota ke pulau Kalimantan, dengan berbagai alasan yang disampaikan.

“Pak Jokowi tentu berdasarkan masukan dari para ahli. Yang saya gugat adalah pendapat para ahli. Beliau mendapat masukan, lalu ambil keputusan. Nah, masukan ini kenapa begitu?” ujarnya.

Emil menyayangkan pihak BAPPENAS tidak hadir dalam diskusi INDEF ini. “Sayangnya, teman saya, BAPPENAS nggak ikut diskusi hari ini. Saya ingin tahu apa logikanya, kita diskusi. Jangan salahkan Jokowi, karena presiden itu bergantung pada pembantu-pembantunya yang tidak memperhitungkan adanya bonus demografi dari pemindahan ibu kota itu,” tukasnya.

Selain itu, lanjut dia, para ahli tersebut juga harus memperhitungkan, bahwa Indonesia bisa lepas landas ke 2042. “Jadi, kinerja presiden membawa Indonesia dengan pengembangan sumber daya manusia lepas landas. Mungkin kita sudah tidak ada lagi, tapi kita harus jernih melihat persoalan, mari kita pecahkan. Bukan pindah ke tempat lain,” tegasnya.

Dalam membangun bangsa ini, menurutnya, pemerintah harus bisa konsentrasi pada peningkatan kualitas SDM. Termasuk di Indonesia bagian Timur lebih ditingkatkan SDM-nya. Sehingga akan tercipta pemerataan pembangunan, bukan dengan fisik.

“Kalau kita lihat Jepang, Korea Selatan dan RRC, itu menjadi negara maju karena human resource. Kenapa kita tidak tempuh dengan jalur yang sama?” pungkasnya.

Lihat juga...