hut

Pemkab Bekasi Didorong Percepat Pengalihan Kepesertaan BPJS APBN

Ilustrasi - BPJS Kesehatan - Dok CDN

CIKARANG – Dinas kesehatan Bekasi diminta melakukan percepatan pengalihan kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dari Penerima Bantuan Iuran (PBI) APBN ke APBD.

Anggota Badan Anggaran DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno mengatakan, penyegeraan itu mempertimbangkan anggaran yang disiapkan Pemkab Bekasi untuk 579.944 peserta PBI APBD di 2019 belum terserap optimal. “Hingga akhir Juli, jumlah peserta yang terdaftar sebagai peserta PBI APBD baru 466.886 orang,” kata Nyumarno.

Kondisi tersebut dikarenakan, pendataan di desa atau Puskesmas belum berjalan maksimal. Peserta yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) atau yang menunggak, belum dialihkan menjadi Peserta PBI APBD. “Bisa juga validasi dari Disdukcapil dan Dinas Sosial, terkait peserta mana yang berhak untuk mendapatkan hak sebagai peserta PBI APBD yang belum maksimal,” tandasnya.

Selain adanya penonaktifan terhadap 102.396 peserta PBI APBN, di Kabupaten Bekasi juga ada penambahan atau penggantian peserta baru PBI APBN melalui SK Menteri Sosial sebanyak 15.535 peserta. “Jumlah peserta yang telah dinonaktifkan tentu saja bisa divalidasi ulang oleh dinas kesehatan untuk dialihkan menjadi peserta PBI APBD, yang iuran kepesertaannya dibayarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bekasi,” jelasnya.

Sementara, jika peserta sudah meninggal, pindah alamat, atau terdaftar kepesertaan ganda, maka tetap harus dinonaktifkan. Tetapi apabila setelah divalidasi orang tersebut masih ada, dan masih berhak menjadi peserta PBI, maka tinggal dialihkan menjadi peserta PBI APBD.

Hingga kini, Pemkab Bekasi masih memiliki kuota 113.058 peserta PBI APBD. “Tapi saya yakin, peserta PBI APBN yang dinonaktifkan oleh pusat adalah peserta PBI APBN yang sudah meninggal, pindah alamat, atau memang peserta yang memang bukan berhak menjadi peserta PBI,” kata Nyumarno.

Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi berencana mengalihkan 102.396 peserta PBI APBN yang telah dinonakifkan dari kepesertaan BPJS Kesehatan menjadi peserta PBI APBD. Hal itu akan dilakukan, apabila dari hasil verifikasi dan validasi, data kependudukan mereka sesuai dengan data yang ada di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil).

Per 01 Agustus 2019 lalu, ada 5.227.852 peserta PBI yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah melalui dana APBN dinonaktifkan. Kebijakan terdsebut berdasarkan Surat Keputusan Menteri Sosial No.79/2019, tentang Penonaktifan dan Perubahan Data Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan Tahun 2019. Dari total 5.227.852 peserta yang dinonaktifkan itu, 102.396 di antaranya merupakan peserta BPJS Kesehatan yang berasal dari Kabupaten Bekasi. (Ant)

Lihat juga...