hut

Pemkot Ternate Didesak Berikan TTP kepada ASN

Rupiah - Dok. Kemenkeu

TERNATE — DPRD Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) mendesak Pemerintah kota (pemkot) setempat memberikan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) kepada aparatur sipil negara (ASN) untuk meningkatkan kesejahteraan mereka.

“Kabupaten/kota lainnya di Indonesia telah memberikan TTP kepada ASN setempat, tetapi mengapa di Kota Ternate belum melakukannya padahal dari sisi regulasi tidak ada masalah,” kata Wakil Ketua DPRD Ternate Mubin A Wahid di Ternate, Senin (26/8/2019).

DPRD semula berharap anggaran untuk TTP bagi 4.000 lebih ASN di lingkup Pemkot Ternate sudah dimasukkan dalam RAPBD 2020 yang kini tengah pembahasan di DPRD, ternyata belum ada dan untuk itu DPRD meminta pemkot untuk memasukkannya saat pembahasan di DPRD.

Menurut dia, adanya pemberian TTP kepada ASN diharapkan selain dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, juga dapat motivasi meningkatkan kinerja, terutama terkait dengan upaya meningkatkan penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) dan pelayanan kepada masyarakat.

Pemberian TTP kepada ASN nantinya dapat diharapkan tidak hanya kepada ASN di lingkup organisasi perangkat daerah (OPD) tertentu tetapi harus mencakup seluruhnya termasuk yang bertugas di pulau-pulau terluar untuk mencegah terjadinya kecemburuan di kalangan ASN.

Mubin A Wahid, meminta Pemkot untuk menaikkan honor pegawai tidak tetap (PTT) di lingkup Pemkot Ternate yang sekitar 2.000-an karena keberadaan mereka selama ini sangat membantu dalam mengatasi keterbatasan ASN di lingkup Pemkot Ternate.

Honor yang diberikan kepada PTT di lingkup Pemkot Ternate hanya Rp500 ribu yang berijasah SMA dan Rp700 ribu untuk yang berijasah sarjana sangatlah kecil jika dibandingkan dengan beban biaya hidup di Ternate yang sangat tinggi, jadi seharusnya dinaikkan minimal setara upah minumum kota (UMK) setempat.

Sebelumnya Wali Kota Ternate Burhan Abdurrahman mengatakan, Pemkot Ternate belum memberikan TTP kepada ASN di lingkup Pemkot Ternate karena masih harus melakukan pengkajian, baik dari sisi kesiapan anggaran maupun regulasi.

Pemkot Ternate harus melakukan itu semua karena APBD Ternate sangat terbatas, bahkan dalam beberapa tahun terakhir selalu devisit, selain itu juga untuk mengantisipasi terjadinya masalah hukum di kemudian hari. (Ant)

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!