hut

Pemprov DKI Siap Buat Stiker Rawan Kebakaran di Jakarta

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal membuat stiker tanda bagi rumah atau kawasan rawan kebakaran. Stiker akan dilepas bila rumah atau kawasan dinyatakan tidak lagi rawan kebakaran.

“Kita nomor satu, ada penandaan sekarang, kawasan-kawasan yang memiliki risiko kebakaran karena penggunaan aliran-aliran saluran listrik yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujar Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan di Monas, Jakarta Pusat, Senin (12/8/2019).

Kemudian, kata dia, tempat yang berpotensi menghasilkan api pun harus mendapatkan ekstra pengamanan. Bila lokasi tersebut sudah mendapat penanganan, tanda boleh atau dapat dilepas.

“Lalu juga di sana ada tempat-tempat yang punya potensi menghasilkan api. Di situ harus ada ekstra pengamanan. Kalau mereka belum melakukan maka tempatnya akan diberi tanda sebagai tempat berisiko kebakaran. Setelah mereka koreksi baru tanda itu bisa dicopot,” imbuh Anies.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan menyebut hal tersebut bertujuan untuk menyadarkan masyarakat bahwa lokasi tersebut rawan kebakaran.

“Harus diperbaiki karena yang memasang itu kan bukan pemerintah, yang masang itu adalah masyarakat. Termasuk ketika ada kegiatan usaha yang punya potensi kebakaran atau punya potensi menghasilkan api,” papar dia.

Anies menuangkan aturan itu dalam Instruksi Gubernur nomor 69 tahun 2019, tentang Gerakan Warga Cegah Kebakaran. Pendataan dan penandaan lokasi rawan kebakaran dilakukan oleh Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (PKP) DKI Jakarta.

Pendataan dan penempelan tanda akan dilakukan dari tingkat rumah sampai kelurahan. Dinas PKP akan memberikan stiker dengan tulisan ‘Rumah Waspada Kebakaran,’ sampai ‘Kelurahan Waspada Kebakaran,’ sesuai dengan lokasi yang dinilai.

“Kampung yang di sana ditemukan ada seliweran kabel-kabel yang tidak sesuai ketentuan berpotensi menghasilkan hubungan pendek, di situ kampungnya diberi tanda dan harus diperbaiki,” ujar Anies.

Dalam proses preventif ini, kata Anies, yang utama ialah edukasi kepada masyarakat bahwa kawasannya punya risiko untuk terbakar. Dengan tanda itu diharapkan para warga yang tinggal dengan sistem sewa juga bisa mendesak pemilik lahan untuk turut peduli dengan aliran listrik di sekitarnya.

“Jadi kalau Anda melihat sebuah rumah nanti diberi stiker, tulisannya tempat ini berisiko kebakaran, maka masyarakat di sana pun akan mendorong pada pemilik lahan itu atau tempat itu untuk mengoreksi, karena kalau ada kebakaran kan enggak pilih-pilih,” ucap Anies.

Kemudian, dia akan meminta seluruh kelurahan memerinci tempat-tempat usaha yang berpotensi menghasilkan api. Dia juga minta menyediakan alat pemadam kebakaran. Bila tidak tersedia, maka tempat usaha akan diberi tanda sebagai tempat berisiko kebakaran.

“Kalau mereka belum membenahi maka tempatnya akan diberi tanda sebagai tempat berisiko kebakaran. Setelah mereka koreksi baru tanda itu bisa dicopot,” pungkas Anies.

Kebakaran sering terjadi di Ibu Kota, terutama di kawasan padat penduduk seperti Tambora, dan Taman Sari, Jakarta Barat. Teranyar, kebakaran terjadi di Pasar Kambing, Jalan Sabeni Raya, Kelurahan Kebon Melati, Kecamatan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Kebakaran di malam takbiran itu menelan korban jiwa. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (DPKP) Provinsi DKI sempat mengerahkan 24 unit mobil pemadam kebakaran.

Lihat juga...