Pengesahan RAPBD NTB Diwarnai Aksi Penolakan

Editor: Koko Triarko

MATARAM – Rapat paripurna pengesahan Rancangan Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Nusa Tenggara Barat, diwarnai aksi demonstrasi dari perwakilan masyarakat korban gempa Lombok dan aktivis antikorupsi, yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil (KMS), Kamis (29/8).

Yan Mangandar, salah satu peserta aksi, meminta Pemprov dan DPRD menghentikan dan menunda pengesahan RAPBD, karena dinilai cacat hukum, karena tanpa melalui uji publik yang melibatkan partisipasi masyarakat dan kajian mendalam, sehingga berpotensi tidak sesuai perencanaan matang.

“Dengan pembahasan RAPBD yang tergesa-gesa, patut kami mencurigai, ada konspirasi antara Pemprov NTB dan DPRD,” kata Yan, ketika berorasi di depan kantor DPRD NTB, Kamis (29/8/2019).

Yan Mangandar, salah satu peserta aksi saat berorasi di depan kantor DPRD NTB, menolak pengesahan RAPBD yang dinilai sarat konspirasi, Kamis (29/8/2019)/ Foto: Turmuzi

Menurutnya, idealnya selain melalui perencanaan dan kajian mendalam terhadap pos penganggaran yang ada, KUA PPAS termasuk pembahasan RAPBD harus melalui uji publik, dengan mendengarkan masukan dari masyarakat, guna mendorong pengelolaan anggaran yang transparan.

Sehingga, waktu pembahasan RAPBD seharusnya bisa lebih panjang, sampai 31 September mendatang, tapi kenyataannya, pengesahan RAPBD hari ini terkesan dipaksakan.

“Hal tersebut menunjukkan, DPRD dan Pemprov memang tidak transparan dalam pembahasan RAPBD 2019,” katanya.

Aksi demonstrasi menolak pengesahan RAPBD dan kritik kunjungan kerja DPRD NTB sempat berlangsung ricuh, karena peserta aksi sempat memaksakan diri untuk masuk, tapi dihadang pihak keamanan DPRD dan petugas kepolisian.

Terpisah, Wakil Gubernur Provinsi NTB, usai menghadiri rapat paripurna pengesahan RAPBD, nampak keluar dengan muka masam dan memilih langsung pergi meninggalkan gedung DPRD NTB, tanpa mau berkomentar sedikit pun.

Wakil Ketua DPRD NTB, H. Mahalli Fikri, ketika diminta tanggapannya terkait tudingan masyarakat itu, juga memilih tidak banyak berkomentar.

“Apalagi mau dikomentari, kan APBD hari telah disahkan dan semua prosedur sudah dilalui, kalau ada yang menolak silakan saja, terserah mereka,” katanya.

Lihat juga...