hut

Perkembangan ‘Startup’ tak Direspons Pemerintah dengan Tepat

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Ariyo Irhama, mengatakan, sejak 2014 pemerintah sangat memperhatikan kemudahan investasi. Hal ini terlihat dari berbagai paket kebijakan ekonomi yang didominasi untuk menarik investasi asing. 

“Dampaknya mulai ease of doing business Indonesia mengalami perbaikan, namun ironisnya tidak diikuti dengan peningkatan realisasi investasi asing. Ini tercermin dari pertumbuhan realisasi investasi 2015-2018 hanya 3 persen,” kata Ariyo, pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Polemik Investasi Asing di Startup Unicorn’, Minggu (4/8/2019) sore.

Padahal, jelas dia, periode sebelumnya yakni pada 2010-2013 tumbuh 76 persen, 2005-2008 tumbuh 95 persen. Di sisi lain, banyak investasi yang masuk tidak berkualitas, karena mayoritas investasi yang masuk ke Indonesia didominasi oleh perusahaan yang market-seeking dan resource-seeking.

Menurutnya,  hal tersebut selain karena jumlah populasi Indonesia dan ketersediaan  sumber daya alam, juga didorong  oleh cara Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) melakukan promosi investasi yang mempromosikan Indonesia sebagai negara dengan populasi yang banyak, dan ketersediaan Sumber Daya Alam (SDA).

“Sehingga, dampaknya banyak investasi asing di Indonesia yang masuk justru menambah barang impor. Sebab, praktik investasinya lebih didominasi untuk membuka toko di dalam negeri, bukan melakukan produksi dan ekspor,” ujarnya.

Menurutnya, yang perlu didorong oleh pemerintah adalah menarik efficiency-seeking investor yang motivasi investasinya untuk membangun jaringan produksi industri yang export-oriented. Sehingga kualitas investasi memiliki dampak tidak hanya terhadap penyerapan tenaga kerja, tetapi juga pertumbuhan industri dan kinerja ekspor.

Contohnya, kata dia,  jenis investasi tersebut yang sedang tren ialah investasi asing di startup. Maraknya investasi asing terhadap startup lokal atau ekspansi startup global di Indonesia disebabkan oleh market-size Indonesia yang besar.

Sayangnya, menurut Ariyo, tren perkembangan startup di Indonesia tidak direspons oleh pemerintah dengan tepat. Sehingga banyak platform e-commerce didominasi oleh barang impor.

“Startup lokal yang dibanggakan oleh pemerintah, nyatanya mayoritas sahamnya sudah dimiliki asing. Sekali pun masih ada yang didominasi oleh investor dalam negeri, namun saya yakin cepat atau lambat akan dikuasai oleh investor asing,” tukas Ariyo.

Mengapa saham startup lokal banyak dimiliki oleh asing?

Selain aspek market-size yang besar, menurutnya, juga disebabkan oleh sumber pembiayaan investasi pada startup berasal dari venture capital (bukan sumber pembiayaan konvensional, seperti bank).

Sedangkan venture capital belum berkembang pesat di Indonesia. Sehingga, banyak startup lokal mendapatkan pembiayaan dari asing.

Oleh sebab itu, tambah dia, dalam merespons kepemilikan asing di startup, pemerintah dan otoritas perlu mendorong perusahaan venture capital dalam negeri, agar berkembang. Sehingga dapat mendukung investasi startup lokal.

Ada pun hal lain yang perlu diperhatikan adalah aktivitas startup atau perusahaan tersebut dalam mengumpulkan data pribadi masyarkakat. Yakni, mulai dari data kewarganegaraan, data keuangan, hingga data mobilitas sehari-hari.

Sayangnya lagi, menurut dia, hingga saat ini belum ada respons pemerintah yang efektif dalam mengatur aktivitas startup/ perusahaan swasta untuk menggunakan data masyarakat yang mereka ambil.

“Sehingga data tersebut sangat rentan untuk disalahgunakan. Contohnya, perdagangan data pribadi yang sempat ramai beberapa waktu silam di sosial media (medsos),” ujarnya.

Dalam menanggapi isu tersebut, pemerintah dan otoritas perlu memberikan kewajiban kepada perusahaan startup yang melakukan pengumpulan data untuk melapor kepada pemerintah. Yakni, terkait data apa saja yang mereka ambil, serta melarang startup untuk menyalahgunakan dan memperjualbelikan data tersebut kepada pihak lain, terutama asing.

Di sisi lain, sebutnya, pemerintah perlu memberikan insentif kepada startup yang melakukan aktivitas pengumpulan data untuk melakukan riset dengan lembaga riset nasional, atau perguruan tinggi dengan menggunakan data yang mereka ambil. Hal ini yang terjadi di negara maju, seperti di Inggris.

“Sehingga data yang dikumpulkan oleh startup tidak disalahgunakan dan bermanfaat bagi masyarakat, terutama dunia riset dan inovasi,” tutupnya.

Lihat juga...