PLTSa Sumur Batu Disesuaikan Perpres 35

Editor: Mahadeva

BEKASI – Keberadaan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) Sumur Batu, Kecamatan Bantargebang, akan mengalami proses penyesuaian dengan Peraturan Presiden (Perpres) No.35/2018.

TPA Sumur Batu, sudah berproses sejak 2016 silam. Jauh sebelum diterbitkan Perpres No.35/2018, tentang Percepatan Pembangunan Instalasi Pengolah Sampah Menjadi Energi Listrik Berbasis Teknologi Ramah Lingkungan.

Kapasitas PLTSa Sumur Batu, saat ini baru mampu memusnahkan sampah 120 ton perhari. “Saya optimistis, PLTSa Sumur Batu segera terealisasi karena timnya sudah komprehensif, dari PLN, Kementerian Lingkungan Hidup, PUPR, ESDM, Kemendagri, Kemenko Maritim, Ekonomi. Ada tim percepatan infrastruktur dari kementerian dan Pemkot Bekasi akan di-guidance,” ujar Wakil Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto, usai meninjau uji coba mesin pembangkit PLTSa Sumur Batu, Jumat (2/8/2019).

Rasa optimistis tersebut, dikarenakan keberadaan tim pendamping yang difasilitasi tim inti melalui dana APBN. Dan uji coba di PLTSa Sumur Batu, akan dilihat hasilnya selama dua hari kedepan. Setelahnya, akan dirapatkan lagi bersama kementerian maritim dan tim percepatan pembangunan infrastruktur.

Progres pembangunan PLTSa Sumur Batu sejak pertama digarap di 2016 silam mengalami beberapa kendala. Namun, keterlibatan pemerintah pusat di sisa enam bulan menjelang target operasional, menjadi faktor kunci Tri Adhianto untuk optimis.

PLTSa Sumur Batu saat ini mampu memusnahkan sampah sebanyak 120 ton per-hari. Pembangkit tersebut berkapasitas produksi mencapai 1,5 Mega Watt (MW). Sementara sampah di Kota Bekasi sehari bisa mencapai 1.800 ton. Artinya, belum sepuluh persen sampah yang diproduksi warga Bekasi, bisa dikelola oleh PLTSa Sumur Batu.

PLTSa Sumur Batu yang akan menjadi cluster satu pengolahan sampah untuk pembangkit lisrik, – Foto M Amin

“Jadi kota Bekasi harus memiliki setidaknya 15 PLTSa dengan kapasitas seperti sekarang. Sedangkan Kemenko, meminta dibangun disatu tempat dengan kapasitas mesin yang besar. Atas dasar itu maka harus ada penyesuaian dengan Perpres 35,” tandasnya.

Tri menyebut, keinginan besar pemerintah pusat adalah, daerah mempercepatkan proses pengembangan PLTSa yang ditarget terealisasi di 2020. Karena persoalan sampah sudah sangat mendesak dan menjadi persoalan luar biasa. “Di 2020, Surabaya dan Bekasi masuk cluster satu, dan dengan adanya tim pembantu dari kementerian kita optimistis akan tercapai,” pungkasnya.

Direktur PT PLN (Persero) Regional Jawa Bagian Tengah, Amir Rosyidin, yang ikut meninjau uji coba pengoperasi PLTSa Sumurbatu menyatakan, PLN akan menunggu selama dua hari kedepan hasil dari ujicoba PLTSa Sumur Batu.

PT PLN tetap akan mengacu Perpres No.35/2018, terkait harga pembayaran untuk energi listrik yang dihasilkan PLTSa Sumur Batu. “Jika energi yang dihasilkan sebesar 1,5 megawatt, kemungkinan akan bisa melayani 2.000 pelanggan kategori rumah tangga,” ulasnya.

Pemilik PT Nusa Wijaya Abadi ,Teddy Sujarwanto, selaku investor proyek PLTSa Sumur Batu menyebut, pihaknya menggunakan teknologi circulating heat combustion boiler-system (CHCB). Teknologi tersebut, baru pertama kali dilakukan di Indonesia.

“Teknologi ini sengaja saya modifikasi. Dan hari ini adalah Uji coba untuk menentukan Power Purchase Agreement (PPA) atau kontrak jual-beli listrik dengan PLN,” tukasnya.

Sejak kesepakatan pendirian PLTSa Sumur Batu pada 2016, PPA antara PLTSa sebagai penyedia listrik hasil pembakaran sampah dengan PLN sebagai penyalur listrik ke masyarakat, belum kunjung terjadi. Pengujian ini sekadar membenarkan benar bahwa bakar sampah bisa jadi listrik. “Hari ini ya, untuk lihat mesin ini benar membakar sampah, bisa menghasilkan listrik. Itu saja output-nya,” tegas Teddy.

Lihat juga...