hut

Puluhan Korban Penggusuran Datangi BPN Bekasi

Redaktur: Satmoko Budi Santoso

BEKASI – Puluhan warga mengatasnamakan diri Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB), menggelar aksi di depan kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Jl. Khairil Anwar, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Aksi tersebut meminta BPN memberi kejelasan soal kepastian hak atas tanah kepada warga Pekayon, Jakasetia yang digusur tiga tahun lalu.

Warga korban penggusuran tahun 2016 lalu di Jalan Irigasi RW/RT 17/02 Kampung Poncol Bulak dan RW/RT0 02/03, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi Selatan, tersebut juga menuntut hak atas tempat tinggal yang layak kepada warga korban penggusuran.

“Kami menuntut pemerintah Kota Bekasi bertanggungjawab atas kerugian material dan non-material yang dialami warga yang tergabung dalam FKPB selama tiga tahun ditelantarkan,” ujar Khairin Sangaji koordinator warga, Senin (19/8/2019).

FKPB juga meminta selama status lahan belum keluar, maka pihak Pemkot Bekasi diminta tidak boleh melakukan kegiatan apa pun di atas lahan penggusuran. Dan yang terpenting warga meminta hentikan segala bentuk intimidasi yang dilakukan Pemkot Bekasi.

Diketahui Pemkot Bekasi melakukan penggusuran warga pada 25 Oktober-3 November 2016. Warga korban penggusuran mengklaim bahwa penggusuran dilakukan tanpa ada sosialisasi dan konsultasi bahkan peruntukan lahan yang digusur tidak jelas untuk apa sampai sekarang.

“Penggusuran itu dilakukan secara paksa, tidak ada sosialisasi sengaja untuk mengusir dengan dalih warga liar. Padahal warga untuk pemukiman bayar sewa lahan kepada PUPR dan memiliki administrasi kependududkan sebagai warga Kota Bekasi,” ujar Sonang Harahap, warga lainnya yang menjadi korban penggusuran.

Diakuinya bahwa warga menempati lahan tersebut sudah sejak tahun 1982. Semua administrasi diselesaikan dengan baik. Jumlah korban penggusuran mencapai 203 KK warga Pekayon dan Jakasetia.

Saat ini warga yang tidak memiliki tempat tinggal, lanjutnya, masih mendiami lahan dengan membuat posko untuk warga bertahan. Dia juga mengatakan sudah tujuh warga korban penggusuran meninggal akibat terlunta-lunta setelah rumahnya digusur.

“Kami heran Kota Bekasi mendapat anugerah sebagai Kota layak HAM padahal kami korban penggusuran, dilanggar hak asasinya, tanpa ada sosialisasi, tempat tinggal kami digusur, tanpa ganti rugi,” ujar seorang nenek korban penggusuran.

Padahal imbuhnya, sebagai warga negara Indonesia memiliki KTP Kota Bekasi. Harusnya negara hadir melindungi, karena warga korban penggusuran bukan binatang. Bahkan binatang saja dlindungi dibuatkan tempat kebun binatang.

Setelah beberapa lama menggelar aksi di depan kantor BPN, pihak BPN diwakili kepala Seksi Penanganan masalah pertanahan Fatahuri, menjelaskan, BPN Kota Bekasi tidak bisa memberikan kepastian status lahan yang telah digusur sesuai tuntutan pendemo.

Fatahuri (kanan), Kepala Seksi Penanganan Masalah Pertanahan, BPN Kota Bekasi, saat menjelaskan mengenai aksi demo hari ini, Senin (19/8/2019) – Foto: Muhammad Amin

Ditegaskannya bahwa sebenarnya warga korban penggusuran tersebut atas nama FKPB sudah menyurati secara resmi BPN Kota Bekasi. Surat tersebut diterima terkait permohonan keterbukaan informasi publik, terkait status lahan mereka.

“Dalam suratnya FKPB mempertanyakan status lahan di Jl. Irigasi RT02 RW 17 Kap Poncol Bulak, Kelurahan Jakassetia. Jl. Irigasi RT03 RW 2, Kelurahan Jakasetia, Kecamatan Bekasi selatan,” ujar Fatahuri mengaku BPN tengah mempelajari surat tersebut dan akan segera dijawab. Saat ini masih tahap kajian untuk segera dijawab.

Ditegaskan bahwa tupoksi BPN terhadap tanah yang sudah terdaftar. Sementara untuk data yang belum ada surat, berarti belum terdata di BPN. Dengan alasan tersebut BPN belum bisa memenuhi permintaan pendemo meminta menyatakan lahan penggusuran dalam status quo.

Status quo itu ada mekanismenya. Salah satu di antaranya lahan dalam persidangan. Artinya dalam sengketa. Kita didesak menetapkan status quo tanpa dasar dan data ya ndak bisa. Maka sedang dipelajari dulu,” tukasnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!