hut

RAPBN 2020, INDEF: Pertumbuhan Pajak tak Realitis

Editor: Makmun Hidayat

JAKARTA — Direktur Eksekutif Institute for Develoment of Economics of Finance (INDEF), Tauhid Ahmad mengatakan, pendapatan negara dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2020 direncanakan sebesar Rp 2.221,5 triliun, atau naik sebesar 9,40 persen dibandingkan Outlook 2019.

Kenaikan anggaran ini dilakukan melalui kenaikan penerimaan perpajakan sebesar 13,31 persen, dengan penurunan penerimaan negara bukan pajak yang sebesar 7,0 persen.

Menurutnya, kenaikan penerimaan pajak yang terlalu optimistis ini perIu dilihat kembali. Hal ini mengingat stagnansi perekonomian masih terjadi, dan disamping pertumbuhan penerimaan perpajakan kurang dari 9 persen per tahun. Serta kepatuhan perpajakan yang cenderung turun sejak 2017 yang lalu dari 72,6 persen menjadi 67,4 persen pada 2019.

“Pajak ini tumpunan pendapatan negara, tapi sayang pertumbuhannya tidak realitis. Kalau melihat tren kepatuhan perpajakan yang cenderung turun setelah tax amnesty, saya tidak yakin di 2020 rasio pajaknya (tax ratio) akan sebesar 11,5 persen, seperti yang ditargetkan RAPBN 2020,” kata Tauhid dalam diskusi bertajuk ‘RAPBN 2020: Solusi atau Perlambatan Ekonomi?’ di kantor INDEF, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Dalam RAPBN 2020, Belanja Negara dipatok mencapai Rp 2.528,8 triliun, atau naik sebesar 7,99 persen dari Outlook 2019. Tapi kenaikan ini dibarengi pula dengan kenaikan belanja non produktif, yakni belanja Non Kementrian/Lembaga (K/L) sebesar 16,8 persen.

Sementara belanja K/L hanya naik sebesar 3,47 persen dan belanja transfer ke daerah dan dana desa sebesar 5,45 persen dibandingkan Outlook 2019. Sehingga menurutnya, sangat penting untuk melihat kembali alokasi belanja Non K/L yang mengorbankan belanja produktif pada belanja K/L, dan transfer ke daerah dan dana desa.

Memang jelas dia, untuk kualitas belanja negara, meskipun secara nominalnya mengalami kenaikan. Tapi jika dilihat dari proporsinya, belanja Non K/L meningat pesat dari 25 persen di 2015 menjaid 31,1 persen.

“Komponen dari belanja Non K/L ini adalah membayar utang pokok plus bunga, subsidi, hibah, dan lain sebagainya. Ini termasuk belanja nonproduktif, karena dia tidak mendorong perekonomian secara langsung, tidak bisa buat beli infrastuktur dan mendorong investasi,” ungkapnya.

Dia menegaskan, bahwa struktur belanja seperti ini sangat membahayakan karena bisa menekan perekonomian Indonesia.

Menurutnya lagi, kalau belanja Non K/L dibiarkan, karena harus bayar pokok hutang dikarenakan sudah jatuh tempo dan sebagainya. “Ini proporsinya akan jauh lebih besar. Ekonomi kita akan semakin tertekan dan kurang bisa bergerak, fiskal kita akan semakin terbatas. Jadi perlu segera dicarikan solusinya,” tukas Tauhid.

Sementara itu, belanja K/L dalam RAPBN 2020 direncanakan sebesar Rp 884,5 triliun atau lebih tinggi dibandingkan Belanja Transfer ke Daerah dan Dana Desa yang sebesar Rp 858,8 triliun.

Menurutnya, proporsi yang Iebih besar belanja K/L dibandingkan belanja Transfer Ke Daerah dan Dana Desa sejak tahun 2017 lalu hingga saat ini menandakan komitmen pemerintah terhadap wilayah pinggiran dan daerah patut dipertanyakan.

“Ya karena ini penting mengingat pemerataan dan keadilan hanya akan terwujud, jika cerminan anggaran juga diwujudkan pemerintah,” ujarnya.

Kualitas belanja negara juga cenderung memburuk dalam RAPBN 2020. Ini menurutnya, dapat dilihat dari proporsi belanja modal yang cenderung turun. Yakni, Belanja modal dalam RAPBN 2020 hanya 11,2 persen atau turun dibandingkan Outlook 2019 yang sebesar 11,4 persen.

Ini bahkan sebut dia, jauh lebih rendah dibandingkan tahun 2015 yang mencapai 18,2 perseb. Tapi sebaliknya, proporsi belanja pegawai meningkat menjadi 24,9 persen pada RAPBN 2020 atau lebih tinggi dibandingkan tahun 2019 yang sebesar 24,6 persen atau tahun 2015 yang sebesar 23,8 persen.

Namun terlihat dari belanja pemerintah pusat menurut fungsinya. Yakni, fungsi ekonomi justru semakin menurun dari 29,8 persen di 2015 menjadi 25,1 persen. Ini menurutnya, sama juga terjadi pada fungsi pendidikan dan kesehatan.

“Saya menyarankan pemerintah untuk meningkatkan kualitas belanja modal dan melakukan reformulasi belanja subsidi,” tegasnya.

Peningkatan kualitas ini menurutnya, harus mengutamakan prinsip keadilan dan pemerataan anggaran yang dioptimalkan. Utamanya, dengan memperbesar anggaran transfer ke daerah dan dana desa, serta meningkatkan anggaran fungsi ekonomi, pendidikan dan kesehatan bagi kesejahteraan rakyat.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!

Mersin escort

»

bodrumescort.asia

»

Escort Adana bayan

»

Mersin türbanlı escort Sevil

»

Mersinde bulunan escort kızlar

»

storebursa.com

»

maltepeescort.org

»

Kayseri elit eskort

»

Eskişehir sınırsız escort

»

Eskişehirde bulunan escort kızlar

»

samsuni.net

»

Escort Adana kızları

»

eskisehir eskort

»

adana eve gelen escort

»

adana escort twitter

»

adana beyazevler escort

»

http://www.mersinindex.com

»

pubg mobile hileleri

»

Nulled themes

»

www.ankarabugun.org

»

www.canlitvtr.net

»

escort izmir

»
escort99.com