Sekolah Inklusi Diharapkan Ada di Setiap Kabupaten dan Kota

Editor: Mahadeva

SAMARINDA – Usulan pembentukan sekolah inklusi oleh DPD Persatuan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) di dalam Peraturan Gubernur Kallimantan Timur, kini ditindaklanjuti Pemerintah Provinsi.

Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi, saat memaparkan program sekolah inklusi, Jumat (2/8/2019) – Foto Ferry Cahyanti

Wakil Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), H Hadi Mulyadi, mengatakan, pembentukan sekolah inklusi itu sejalan dengan visi Rencana Pambangunan Jangka Menengah Daerah Pembangunan (RPJMD) Kaltim 2018-2023.

Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi prioritas bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas. “Pendidikan merupakan salah satu kunci terwujudnya pembangunan yang berkualitas. Karena itu, visi berdaulat dalam pembangunan SDM yang berakhlak mulia dan berdaya saing, seluruh masyarakat Kaltim berhak mendapatkan hak yang sama, tidak terkecuali para penyandang disabilitas,” kata Hadi Mulyadi, Jumat (2/8/2019).

Menanggapi usulan pembentukan sekolah inklusi oleh DPD PPDI Hadi menyebut, akan dipelajari bentuk sekolah inklusi. Dan pada praktinya, tidak semua akan dijadikan sekolah inklusi. Hal itu berkaitan dengan sarana dan kemampuan  guru.

“Kita memiliki keinginan bekerjasama dinas pendidikan provinsi dan kabupaten dan kota, yang bisa ditetapkan untuk sekolah inklusinya. Karena itu, kita apresiasi DPD PPDI Kaltim mendukung pembentukan sekolah inklusi di Kaltim,” ucap Hadi Mulyadi.

Ketua DPD PPDI Kaltim, Anni Juwairiyah, mengatakan, permintaan tersebut sesuai dengan visi RPJMD Kaltim. Salah satu prioritasnya adalah, pembangunan SDM bagi para penyandang disabilitas. “Kita mengacu pada visi RPJMD Kaltim 2018-2023, yang salah satu prioritas dalam pembangunan SDM adalah bagi para penyandang disabilitas. Karenanya, kita memerlukan perangkat hukum dalam terwujudkan visi tersebut,” ungkap Anni Juwairiayah.

Lihat juga...