hut

‘Startup’ Didanai Asing Perparah Defisit Perdagangan

Editor: Koko Triarko

JAKARTA – Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), menilai keberadaan startup yang didanai asing justru memperparah defisit perdagangan dan defisit transaksi berjalan.

Startup khususnya yang bergerak di bidang e-commerce berkontribusi terhadap naiknya impor barang konsumsi. Pada 2018 impor barang konsumsi naik 22 persen, padahal konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 5 persen,” kata Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira, pada diskusi online INDEF bertajuk ‘Polemik Investasi Asing di Startup Unicorn’, Minggu (4/8/2019) sore.

Data asosiasi e-commerce menunjukkan kecenderungan 93 persen barang yang dijual di marketplace adalah barang impor. “Artinya produk lokal hanya 7 persen,” tandasnya.

Sementara sebut dia, manfaat keberadaan startup bagi penyerapan tenaga kerja atau semi skilled dan high skilled masih terbatas.

Peneliti INDEF, Bhima Yudhistira. -Foto: Sri Sugiarti

Menurutnya, driver online jutaan yang terserap lebih masuk kategori low skilled atau mengerjakan pekerjaan yang sederhana. Sumber Daya Manusia (SDM) high skilled startup di Indonesia masih dipenuhi dari tenaga kerja asing atau outsourcing ke negara lain.

Contoh, kata Bhima, kasus adalah Gojek, pengembangan Informasi Teknologi (IT) dilakukan sebagian di Kota Bangalore, India.

Hasil data Glassdoor update per 26 Juli 2019  menunjukkan gaji Data scientist di kantor Gojek Bangalore rata-rata 2.1 juta rupee per tahun, atau dikonversi ke rupiah setara Rp35,7 juta per bulan.

“Jadi bukan masalah upah di India lebih murah dibanding tenaga kerja Indonesia. Permasalahan utama adalah skill SDM di Indonesia belum memenuhi syarat untuk berkompetisi di dunia ekonomi digital,” tukas Bhima.

Pada prinsipnya, dana asing yang mengalir ke Unicorn mempunyai beberapa kepentingan yang mesti dicermati.

Pertama, sebut dia, integrasi horizontal, yakni startup di Indonesia digunakan sebagai rantai pasok produk perusahaan lain. Misalnya, startup unicorn e-commerce digunakan untk memasarkan produk Taobao, Alibaba dari Cina.

“Integrasi juga termasuk outsourcing SDM IT atau high skilled ke perusahaan afiliasi investor,” ujarnya.

Kedua, yaitu pemanfaatan data pribadi untuk pemasaran atau market intelligences. Dengan menggunakan bidang data, mereka bisa memetakan perilaku konsumen Indonesia untuk memasarkan produk dari perusahaan lain yang terafiliasi.

Ada pun ketiga adalah ketergantungan konsumsi pada layanan yang disuntik oleh investor asing. Di transportasi online, kedua operator melakukan promosi dan diskon tak berkesudahan.

Bahkan, menurut Bhima, ada yang berani memberi 90 persen diskon atau cashback. Tujuannya agar menciptakan dinding penghalang bagi kompetitor (entry barrier).

“Jika market share sudah mereka kuasai, konsumen tidak ada pilihan lain kecuali memakai produk startup tadi. Iklim Persaingan usaha yang sehat bisa rusak,” jelasnya.

Bhima pun menyarankan, pemerintah perlu menyamakan aturan barang impor di retailer konvensional dan online. Meskipun sebelumnya sudah ada beberapa pembatasan produk impor melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.04/2018 (PMK 112).

Kebijakan tersebut memperkecil nominal ketentuan nilai bebas bea masuk dari USD 100 menjadi USD 75 per hari.

“Tapi aturan itu belum cukup. Porsi barang impor di e-commerce harus diatur, misalnya 70 persen harus menjual produk yang diproduksi lokal,” ujar Bhima.

Pemerintah juga harus mendorong dibentuknya agregator untuk menyerap dan memfasilitasi produk-produk Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), yang akan dipasarkan ke marketplace. Fungsi agregator meliputi logistik, qualinty control, dan pendampingan.

Ada pun saran selanjutnya, yakni pemerintah harus memberdayakan UMKM di 75.000 desa untuk memasarkan produknya secara online dan diharapkan bisa ekspor.

“Dana desa yang jumlahnya 70 triliun per tahun bisa dimanfaatkan untuk BUMdes dengan mengadopsi Taobao Villages di Cina,” paparnya.

Lebih lanjut disampaikan, jumlah Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di sektor digital memang masih rendah dibanding Penanaman Modal Asing (PMA). Sementara pendanaan yang siap untuk startup lebih banyak dari perbankan.

“Bank bisa membuat modal ventura. Ini sudah berjalan, tapi masih sedikit bank yang membuat modal ventura. Salah satu yang agresif adalah Mandiri Capital milik Bank Mandiri,” ujarnya.

Tugas pemerintah, menurutnya, harus  memberikan insentif dan kelonggaran regulasi bagi modal ventura, khususnya milik bank yang suntikan modal ke startup lokal. Insentif bisa berupa fiskal dan nonfiskal.

Karena seribu startup di satu sisi perlu diapresiasi, tapi sisi lain tindak lanjutnya masih lemah. Dalam dunia startup, memang risiko gagalnya besar.

“Sebanyak 70 persen startup gagal di tahun ketiga. Ini perlu pendampingan yang kontinyu dari pemerintah. Bukan sekadar bagi-bagi pendanaan dan penghargaan saja,” pungkasnya.

Lihat juga...