hut

Sumber Risiko APBN ada di BUMN

Editor: Mahadeva

Peneliti INDEF, Abra P.G Talattov pada diskusi bertajuk 'Tantangan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial di Jakarta, belum lama ini. Foto: Sri Sugiarti.

JAKARTA – Institute for Develompent of Economics and Finance (INDEF) menilai, defisit fiskal tidak hanya diakibatkan oleh melesetnya penerimaan pajak.

Termasuk bukan hanya karena membengkaknya belanja pemerintah pusat. Tetapi juga dipengaruhi beban pemerintah kepada Badan Usaha Milik Negara (BUMN). “Ambisi pemerintah dalam pembangunan infrastruktur yang super agresif tidak hanya menguras kantong Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) secara langsung, tetapi faktanya juga turut menyeret dana dari BUMN,” kata Peneliti INDEF, Abra P.G  Talattov pada diskusi online INDEF bertajuk, Utang dan Defisit APBN, Minggu (25/8/2019).

Dari proyeksi kebutuhan infrastruktur Rp4.700 triliun selama 2015-2019, APBN diprediksi hanya mampu menutup 41,3 persen kebutuhannya. Sedangkan BUMN, ditargetkan dapat menyumbang 22 persen atau Rp1.034 triliun. “BUMN turut menjadi sumber risiko yang besar bagi APBN. Buktinya, hasil macro stress tes oleh Kementrian Keuangan (Kemenkeu) memperlihatkan, risiko BUMN (L) berada pada area terhadap APBN di level empat yang artinya signigikan,” jelasnya.

Contoh wujud risiko BUMN yang harus ditanggung APBN, adalah kewajiban kontinjensi (contingent liability) maupun alokasi Penyertaan Modal Negara (PMN).  Alokasi PMN kembali meningkat pada 2019 dan RAPBN 2020. Menurutnya, sangat dipahami bahwa PMN merupakan instrumen investasi yang dilakukan pemerintah kepada BUMN. Penempatan dana dan atau barang, bertujuan jangka panjang. Hasilnya akan kembali kepada pemerintah dalam bentuk pajak, dividen, dan berbagai bentuk lainnya.

Alokasi PMN kepada BUMN selama periode 2015-2018 mencapai Rp130,3 triliun. Dari besarnya nilai PMN tersebut, mestinya memiliki dampak yang positif untuk perbaikan kinerja BUMN. “Ironisnya, dikala alokasi PMN sangat besar, justru masih banyak BUMN yang menghadapi tekanan keuangan, yang pada gilirannya kembali membebani APBN,” ujar Abra.

Menurutnya, laba BUMN yang terus turun dalam tiga tahun terakhir ini seharusnya menjadi pesan bagi pemerintah. Bahwa ada persoalan riil yang sedang dihadapi BUMN. Salah satu sumber utama tekanan yang ditanggung BUMN adalah, beratnya beberapa tugas pemerintah, seperti proyek infrastruktur.

Diproyeksi kebutuhan untuk investasi di 2020, mencapai Rp5.668 triliun. Kontribusi dari BUMN ditargetkan mencapai 10 persen atau Rp572,5 triliun. Untuk mendukung kebutuhan investasi BUMN, pada RAPBN 2020, pemerintah berencana mengalokasikan PMN kepada BUMN sebesar Rp17,7 triliun.

Selain investasi untuk BUMN, pemerintah juga mengelontorkan investasi untuk Badan Layanan Umum (BLU) yang nilainya juga sangat besar. “Kalau kita cermati alokasi PMN terbesar pada 2020 ditujukan untuk PT PLN Rp5 triliun, dan PT Hutama Karya Rp3,5 triliun, yang pada 2019 dialokasikan PMN Rp10,5 triliun,” ungkapnya.

Menariknya, investasi PMN kepada PT Hutama Karya (HK) sejalan dengan besarnya obligasi HK senilai Rp6,83 triliun. Bahkan porporsinya terhadap total liabilitas juga tinggi, mencapai 12,67 persen. “Nah, pertanyaannya, apakah penambahan PMN untuk HK semata hanya untuk mendukung pembangunan jalan tol yang dikerjakan HK? Atau PMN  juga digunakan untuk membayar kewajiban atau kredit jagka pendek HK,” tukas Abra.

Disisi lain, utang BUMN yang bersumber dari utang luar negeri juga jumlahnya terus membengkak. Bahkan disebut-sebut mencapai 36 persen pada 2018, dan 43 persen per triwulan II tahun 2019.

Dengan melihat beratnya tantangan yang dihadapi oleh BUMN, diimbau pemerintah tidak boleh memaksakan BUMN mengerjakan penugasan pemerintah.  BUMN diberi kesempatan me-review ulang feasibility study dari tiap proyek yang di inisiasi pemerintah atau Kementerian/Lembaga (K/L).  “Apakah proyek-proyek memang layak secara bisnis. Sebab, jika risiko bisnis yang ditanggung BUMN pada gilirannya juga akan berimbas terhadap APBN, baik dari sisi pengeluaran (subsidi), PMN, dan juga dari penerimaan (pajak),” tegasnya.

Untuk proyek-proyek berikutnya, pemerintah harus lebih banyak menggandeng peran swasta. “Sehingga risiko bisnis tidak menumpuk pada BUMN dan berakhir pada beban APBN,” tutupnya.

Lihat juga...